'Memastikan Wajib Pajak Tetap Bertahan di Tengah Badai'

JAKARTA, DDTCNews – Pandemi Covid-19 membuat momentum peringatan Hari Pajak pada 14 Juli 2020 terasa berbeda.

Ditjen Pajak (DJP) melihat gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah badai 'perfect storm'. Tidak mengherankan jika gaung fungsi mengatur (regulerend) dari pajak terpantau lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi penerimaan (budgeter) tahun ini.

Lantas, bagaimana DJP memaknai Hari Pajak tahun ini? Apa fokus DJP di tengah pandemi Covid-19? Untuk mengetahuinya, DDTCNews berkesempatan mewawancarai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama secara singkat. Berikut petikannya:

Bagaimana DJP memaknai Hari Pajak tahun ini?
Hari Pajak adalah momen bagi kami, internal DJP, untuk mengingat kembali sejarah panjang perpajakan di Indonesia dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut untuk meningkatkan kinerja administrasi perpajakan.

Tahun ini, peringatan Hari Pajak kita laksanakan di bawah bayang-bayang pandemi Covid-19. Sebagai keluarga besar DJP, kami kehilangan beberapa rekan, saudara seperjuangan kami akibat Covid-19. Tentu kami, keluarga besar DJP, berduka.

Covid-19 juga telah sangat memengaruhi pola kerja kami. Ada beberapa tantangan baru yang harus kami hadapi dan kami ubah menjadi kesempatan untuk melakukan inovasi. Hal ini juga berpengaruh pada proses bisnis DJP, tidak terkecuali yang berhubungan dengan wajib pajak.

Peringatan hari pajak ini juga untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pajak yang memang oleh pendiri negara ini dimaksudkan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita pembentukan negara sehingga perlu dimasukkan dalam konstitusi.

Mengapa tema yang diambil tahun ini “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”?
Bangkit bersama merujuk pada panggilan untuk bangkit dari situasi keterpurukan yang sedang kita alami akibat pandemi Covid. Tentu saja, bangkit bersama ini hanya dapat dilakukan dengan semangat gotong royong, saling bantu membantu, bahu membahu menangani berbagai tantangan dan hambatan di situasi saat ini.

Pajak sendiri adalah bentuk gotong royong kita yang memampukan pemerintah mendanai program-program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kami mengingatkan diri sendiri dan masyarakat agar bersama-sama mengawal pemulihan ekonomi nasional. Ini termasuk melalui kepatuhan dan kesadaran pajak yang semakin tinggi.

Respons terhadap situasi pandemi ini juga banyak dilakukan dengan memberi insentif pajak. Bagaimana otoritas memastikan efektivitas dari insentif yang diberikan secara masif tahun ini?
Pemberian insentif pajak dilakukan secara hati-hati dan profesional, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini untuk memastikan agar penerima insentif adalah mereka yang benar-benar membutuhkan insentif tersebut.

Untuk memastikan efektivitas, dalam waktu dekat, kami akan melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan para pelaku usaha. Ini dilakukan agar kami dapat menyediakan insentif yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan wajib pajak.

Di sisi lain, outlook penerimaan pajak negatif. Bagaimana DJP melihatnya?
Pertumbuhan negatif hampir tidak terhindarkan mengingat situasi ekonomi yang masih sangat menantang, di mana hampir semua pelaku usaha mengalami kesulitan. Jika dilihat pada semester I/2020, realisasi pajak (termasuk PPh migas) tercatat mengalami kontraksi hingga 12,01%.

Walaupun demikian, ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Selain itu, ada juga perluasan basis PPN dari pemajakan produk digital luar negeri yang akan menjadi sumber penerimaan pajak. Namun demikian, itu semua memang tidak dapat mengimbangi penurunan penerimaan dari mayoritas sektor yang terdampak negatif akibat pandemi.

Apa yang dilakukan DJP untuk tetap menyeimbangkan antara pemberian insentif dan pengumpulan penerimaan pajak?
Pemberian insentif pada masa pandemi Covid-19 ini bertujuan untuk menolong dan mendukung wajib pajak. Dengan demikian, fokus DJP terhadap mayoritas pelaku usaha dan wajib pajak saat ini adalah untuk memastikan mereka dapat tetap bertahan di tengah badai Covid-19.

Dengan adannya pemberian insentif tersebut, kami harapkan usaha mereka bisa dapat berangsur-angsur pulih. Kondisi ini pada akhirnya nanti akan mendorong penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang.

Terkait dengan kesadaran pajak yang Anda sebutkan tadi, kita tahu hingga sekarang literasi pajak masih belum optimal. Bagaimana DJP melihatnya dan apa langkah yang dilakukan?
Literasi pajak memang masih belum seperti yang kita harapkan. Namun, jika dilihat lebih jauh, ada tanda-tanda positif kesadaran pajak semakin meningkat.

Generasi milenial yang perlahan menjadi generasi pelaku utama ekonomi Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang baik dan kesadaran pajak yang juga baik. Mereka kami harapkan menjadi wajib pajak yang patuh, yang berjiwa gotong royong, dan mendukung upaya pengumpulan penerimaan pajak yang lebih optimal.

Kami terus menerus melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, termasuk melalui jalur kurikulum formal. Namun, tentu saja ini akan membutuhkan waktu. Setidaknya, kami bersama instansi terkait sudah mulai membangun fondasi untuk kesadaran pajak dan kewarganegaraan yang lebih baik untuk generasi-generasi mendatang.

Apa harapan DJP di momentum Hari Pajak tahun ini?
Kami berharap pandemi ini segera berlalu. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong dan  saling menolong. Ini termasuk mematuhi protokol kesehatan di ruang publik dengan menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan tidak berkumpul, apalagi di dalam ruangan.

Semakin cepat kita hentikan penyebaran Covid-19, semakin cepat kita dapat membuka sektor-sektor usaha kita dan bekerja memulihkan ekonomi. (kaw)