Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

PKB Diputihkan, Warga Serbu Samsat

0
0

Kantor Samsat Sumsel (Foto: Dispenda Sumsel)

PALEMBANG, DDTCNews – Hari pertama diberlakukannya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),  Ratusan warga Palembang menyerbu kantor Samsat yang berlokasi di Jalan POM IX, Kamis (1/9). Pasalnya, sejak pagi buta para pembayar pajak sudah nampak memadati hampir seluruh ruangan Samsat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda), Marwan Fansuri mengatakan, jika hari biasanya ada sekitar 2 ribu orang yang melakukan pembayaran pajak. Pada hari pertama ini pembayar pajak meningkat hingga 30%. Untuk proses pembayaran pun sangat mudah. Warga hanya tinggal mengisi formulir data kemudian mengambil antrian lalu melakukan pembayaran di bank secara langsung.

"Bisa dilihat peningkatannya. Warga membludak melakukan pembayaran. Kita buka tiga loket untuk pemutihan pajak. Satu hari pembayaran selesai," ujarnya.

Baca Juga: Setoran Pajak Tinggi, Palembang Bidik Pusat Wisata Olahraga

Jumlah pembayar pajak yang membludak, memaksa pihak samsat setempat untuk melakukan pengawalan ketat oleh anggota brimob yan menggunakan senjata lengkap diberbagai sudut. “Setiap warga yang ingin masuk pun satu persatu dimintai identitas dan diperiksa setiap barang bawaannya,” tambah Marwan.

Ia menyerukan kepada masyarakat agar memanfaatkan momentum pemutihan pajak selama empat bulan ke depan. Sementara, adanya wacana pemerintah melakukan door to door ke rumah warga yang belum membayar pajak sedang dilakukan kajian oleh Ditlantas Sumsel dan pihak terkait.

Apabila pajak tidak dibayarkan selama lebih dari lima tahun, maka kendaraan tersebut akan dianggap ilegal. Dikarenakan data dari kendaraan roda dua ataupun empat akan dihapuskan secara permanen. "Sedang kita pikirkandoor to door mengejar penunggak pajak. Kendaraannya bisa kita sita kalau masih menunggak. Jadi, kita imbau warga manfaatkan pemutihan pajak ini," tegas Marwan.

Baca Juga: Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan akan Dipasang Tapping Box

Ditambahkanya, dari hasil pemutihan PKB ini, Dispenda menargetkan dapat meraup pendapatan hingga mencapai Rp300 miliar lebih. Dengan PKB Rp257 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp40 miliar.

"Kita tidak main-main dalam program pemutihan ini. Kita mengejar PAD hingga Rp300 miliar lebih. Pemutihan ini juga kita lakukan serentak di Kabupaten/kota Sumsel," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubdit Residen Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Dwi Hartono menambahkan, guna mengantisipasi adanya proses pencaloan dalam masa pemutihan pajak ini, pihaknya sengaja menempatkan anggota brimob hingga provost di Samsat Palembang.

Baca Juga: Hari Pertama Pasca Libur Lebaran, Antrean Samsat Cukup Padat

"Itulah kenapa warga dimintai KTP nya. Jadi kalau tidak ada kepentingan selain membayar pajak maka tidak diperbolehkan masuk. Ini upaya penekanan adanya calo bermain," ujar Dwi.

Dwi menegaskan, dalam kutipannya di sripoku.com, pihaknya akan bekerjasama dengan Dispenda Sumsel untuk melakukan razia di jalan selama empat bulan masa pemutihan ini. Apabila kedapatan maka akan dilalakukan proses tilang.

"Untuk kendaraan tidak bayar pajak akan dihapuskan datanya. Artinya, mereka harus daftar baru lagi dan dianggap ilegal," katanya. (Bsi)

Baca Juga: Pelunasan Tunggakan PBB Didiskon Hingga 75%

"Bisa dilihat peningkatannya. Warga membludak melakukan pembayaran. Kita buka tiga loket untuk pemutihan pajak. Satu hari pembayaran selesai," ujarnya.

Baca Juga: Setoran Pajak Tinggi, Palembang Bidik Pusat Wisata Olahraga

Jumlah pembayar pajak yang membludak, memaksa pihak samsat setempat untuk melakukan pengawalan ketat oleh anggota brimob yan menggunakan senjata lengkap diberbagai sudut. “Setiap warga yang ingin masuk pun satu persatu dimintai identitas dan diperiksa setiap barang bawaannya,” tambah Marwan.

Ia menyerukan kepada masyarakat agar memanfaatkan momentum pemutihan pajak selama empat bulan ke depan. Sementara, adanya wacana pemerintah melakukan door to door ke rumah warga yang belum membayar pajak sedang dilakukan kajian oleh Ditlantas Sumsel dan pihak terkait.

Apabila pajak tidak dibayarkan selama lebih dari lima tahun, maka kendaraan tersebut akan dianggap ilegal. Dikarenakan data dari kendaraan roda dua ataupun empat akan dihapuskan secara permanen. "Sedang kita pikirkandoor to door mengejar penunggak pajak. Kendaraannya bisa kita sita kalau masih menunggak. Jadi, kita imbau warga manfaatkan pemutihan pajak ini," tegas Marwan.

Baca Juga: Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan akan Dipasang Tapping Box

Ditambahkanya, dari hasil pemutihan PKB ini, Dispenda menargetkan dapat meraup pendapatan hingga mencapai Rp300 miliar lebih. Dengan PKB Rp257 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp40 miliar.

"Kita tidak main-main dalam program pemutihan ini. Kita mengejar PAD hingga Rp300 miliar lebih. Pemutihan ini juga kita lakukan serentak di Kabupaten/kota Sumsel," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubdit Residen Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Dwi Hartono menambahkan, guna mengantisipasi adanya proses pencaloan dalam masa pemutihan pajak ini, pihaknya sengaja menempatkan anggota brimob hingga provost di Samsat Palembang.

Baca Juga: Hari Pertama Pasca Libur Lebaran, Antrean Samsat Cukup Padat

"Itulah kenapa warga dimintai KTP nya. Jadi kalau tidak ada kepentingan selain membayar pajak maka tidak diperbolehkan masuk. Ini upaya penekanan adanya calo bermain," ujar Dwi.

Dwi menegaskan, dalam kutipannya di sripoku.com, pihaknya akan bekerjasama dengan Dispenda Sumsel untuk melakukan razia di jalan selama empat bulan masa pemutihan ini. Apabila kedapatan maka akan dilalakukan proses tilang.

"Untuk kendaraan tidak bayar pajak akan dihapuskan datanya. Artinya, mereka harus daftar baru lagi dan dianggap ilegal," katanya. (Bsi)

Baca Juga: Pelunasan Tunggakan PBB Didiskon Hingga 75%
Topik : sumatera selatan, pemutihan pkb, palembang
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS
Senin, 10 September 2018 | 11:11 WIB
KOTA MALANG