Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

PKB Diputihkan, Warga Serbu Samsat

A+
A-
0
A+
A-
0
PKB Diputihkan, Warga Serbu Samsat

Kantor Samsat Sumsel (Foto: Dispenda Sumsel)

PALEMBANG, DDTCNews – Hari pertama diberlakukannya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Ratusan warga Palembang menyerbu kantor Samsat yang berlokasi di Jalan POM IX, Kamis (1/9). Pasalnya, sejak pagi buta para pembayar pajak sudah nampak memadati hampir seluruh ruangan Samsat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda), Marwan Fansuri mengatakan, jika hari biasanya ada sekitar 2 ribu orang yang melakukan pembayaran pajak. Pada hari pertama ini pembayar pajak meningkat hingga 30%. Untuk proses pembayaran pun sangat mudah. Warga hanya tinggal mengisi formulir data kemudian mengambil antrian lalu melakukan pembayaran di bank secara langsung.

"Bisa dilihat peningkatannya. Warga membludak melakukan pembayaran. Kita buka tiga loket untuk pemutihan pajak. Satu hari pembayaran selesai," ujarnya.

Baca Juga: Realisasi Pajak Reklame Sudah Tembus 100%

Jumlah pembayar pajak yang membludak, memaksa pihak samsat setempat untuk melakukan pengawalan ketat oleh anggota brimob yan menggunakan senjata lengkap diberbagai sudut. “Setiap warga yang ingin masuk pun satu persatu dimintai identitas dan diperiksa setiap barang bawaannya,” tambah Marwan.

Ia menyerukan kepada masyarakat agar memanfaatkan momentum pemutihan pajak selama empat bulan ke depan. Sementara, adanya wacana pemerintah melakukan door to door ke rumah warga yang belum membayar pajak sedang dilakukan kajian oleh Ditlantas Sumsel dan pihak terkait.

Apabila pajak tidak dibayarkan selama lebih dari lima tahun, maka kendaraan tersebut akan dianggap ilegal. Dikarenakan data dari kendaraan roda dua ataupun empat akan dihapuskan secara permanen. "Sedang kita pikirkandoor to door mengejar penunggak pajak. Kendaraannya bisa kita sita kalau masih menunggak. Jadi, kita imbau warga manfaatkan pemutihan pajak ini," tegas Marwan.

Baca Juga: Awas, Jatuh Tempo PBB 30 September 2019

Ditambahkanya, dari hasil pemutihan PKB ini, Dispenda menargetkan dapat meraup pendapatan hingga mencapai Rp300 miliar lebih. Dengan PKB Rp257 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp40 miliar.

"Kita tidak main-main dalam program pemutihan ini. Kita mengejar PAD hingga Rp300 miliar lebih. Pemutihan ini juga kita lakukan serentak di Kabupaten/kota Sumsel," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubdit Residen Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Dwi Hartono menambahkan, guna mengantisipasi adanya proses pencaloan dalam masa pemutihan pajak ini, pihaknya sengaja menempatkan anggota brimob hingga provost di Samsat Palembang.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kota Penghasil Pempek

"Itulah kenapa warga dimintai KTP nya. Jadi kalau tidak ada kepentingan selain membayar pajak maka tidak diperbolehkan masuk. Ini upaya penekanan adanya calo bermain," ujar Dwi.

Dwi menegaskan, dalam kutipannya di sripoku.com, pihaknya akan bekerjasama dengan Dispenda Sumsel untuk melakukan razia di jalan selama empat bulan masa pemutihan ini. Apabila kedapatan maka akan dilalakukan proses tilang.

"Untuk kendaraan tidak bayar pajak akan dihapuskan datanya. Artinya, mereka harus daftar baru lagi dan dianggap ilegal," katanya. (Bsi)

Baca Juga: BPPD Tegaskan Tidak Sasar Warung Pecel Lele Tenda

"Bisa dilihat peningkatannya. Warga membludak melakukan pembayaran. Kita buka tiga loket untuk pemutihan pajak. Satu hari pembayaran selesai," ujarnya.

Baca Juga: Realisasi Pajak Reklame Sudah Tembus 100%

Jumlah pembayar pajak yang membludak, memaksa pihak samsat setempat untuk melakukan pengawalan ketat oleh anggota brimob yan menggunakan senjata lengkap diberbagai sudut. “Setiap warga yang ingin masuk pun satu persatu dimintai identitas dan diperiksa setiap barang bawaannya,” tambah Marwan.

Ia menyerukan kepada masyarakat agar memanfaatkan momentum pemutihan pajak selama empat bulan ke depan. Sementara, adanya wacana pemerintah melakukan door to door ke rumah warga yang belum membayar pajak sedang dilakukan kajian oleh Ditlantas Sumsel dan pihak terkait.

Apabila pajak tidak dibayarkan selama lebih dari lima tahun, maka kendaraan tersebut akan dianggap ilegal. Dikarenakan data dari kendaraan roda dua ataupun empat akan dihapuskan secara permanen. "Sedang kita pikirkandoor to door mengejar penunggak pajak. Kendaraannya bisa kita sita kalau masih menunggak. Jadi, kita imbau warga manfaatkan pemutihan pajak ini," tegas Marwan.

Baca Juga: Awas, Jatuh Tempo PBB 30 September 2019

Ditambahkanya, dari hasil pemutihan PKB ini, Dispenda menargetkan dapat meraup pendapatan hingga mencapai Rp300 miliar lebih. Dengan PKB Rp257 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp40 miliar.

"Kita tidak main-main dalam program pemutihan ini. Kita mengejar PAD hingga Rp300 miliar lebih. Pemutihan ini juga kita lakukan serentak di Kabupaten/kota Sumsel," pungkasnya.

Sementara itu, Kasubdit Residen Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Dwi Hartono menambahkan, guna mengantisipasi adanya proses pencaloan dalam masa pemutihan pajak ini, pihaknya sengaja menempatkan anggota brimob hingga provost di Samsat Palembang.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kota Penghasil Pempek

"Itulah kenapa warga dimintai KTP nya. Jadi kalau tidak ada kepentingan selain membayar pajak maka tidak diperbolehkan masuk. Ini upaya penekanan adanya calo bermain," ujar Dwi.

Dwi menegaskan, dalam kutipannya di sripoku.com, pihaknya akan bekerjasama dengan Dispenda Sumsel untuk melakukan razia di jalan selama empat bulan masa pemutihan ini. Apabila kedapatan maka akan dilalakukan proses tilang.

"Untuk kendaraan tidak bayar pajak akan dihapuskan datanya. Artinya, mereka harus daftar baru lagi dan dianggap ilegal," katanya. (Bsi)

Baca Juga: BPPD Tegaskan Tidak Sasar Warung Pecel Lele Tenda
Topik : sumatera selatan, pemutihan pkb, palembang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 12 Mei 2016 | 15:51 WIB
ADMINISTRASI PAJAK SUMSEL
Senin, 24 Juli 2017 | 15:29 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kamis, 29 Desember 2016 | 14:53 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Senin, 05 Desember 2016 | 14:53 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
berita pilihan
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:09 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:06 WIB
CHINA
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:30 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:25 WIB
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:14 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:00 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 10:35 WIB
GIJZELING
Jum'at, 28 Februari 2020 | 09:50 WIB
VIRUS CORONA