Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Lowongan Masih Dibuka, Ini Syaratnya

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Lowongan hakim Pengadilan Pajak masih dibuka hingga tanggal 10 Mei 2016 sebagai tenggat terakhir pengiriman syarat kelengkapan administrasi. Lowongan ini juga terbuka untuk pelamar yang tahun lalu mencalonkan diri sebagai hakim pajak namun tidak lolos seleksi.

Hadiyanto, Sekjen Kementerian Keuangan selaku Ketua Panitia Pusat Rekruitmen Hakim Pajak TA 2016 menyatakan pelamar harus melengkapi 14 syarat administrasi yang telah ditentukan. Seleksi administrasi ini adalah tahapan pertama rekruitmen calon hakim Pengadilan Pajak.

"Setelah seleksi administrasi, tahapan seleksi berikutnya adalah tes pengetahuan perpajakan atau kepabeanan dan cukai; assessment center; penulisan paper dan wawancara; serta tes kesehatan dan kebugaran. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan sistem gugur," katanya dalam keterangan tertulis.

Adapun, 14 syarat administrasi itu adalah 1) Warga Negara Indonesia; 2) Berusia antara 45-61 tahun per 1 April 2016; 3) Bertakwa kepada Tuhan YME; 4) Setia pada Pancasila dan UUD 1945; dan 5) Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang/ kegiatan pengkhianatan NKRI;

Kemudian 6) Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai; 7) Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela; 8) Tidak pernah dipidana; 9) Sehat jasmani rohani; 10) Berpendidikan minimal S-1; dan 11) Memiliki NPWP;

Berikutnya 12) Tertib membayar pajak, dibuktikan SPT Tahunan PPh OP 3 tahun terakhir; 13) Tertib melaporkan LHKPN/ LHKASN; dan 14) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin berat menurut PP No. 30 Tahun 1980 dan atau PP No. 53 Tahun 2010.

"Selama proses rekruitmen sampai dengan pengangkatan sebagai hakim Pengadilan Pajak, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar, panitia pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan sebagai peserta/ pelamar," tegas Hadiyanto.* (Bs)

"Setelah seleksi administrasi, tahapan seleksi berikutnya adalah tes pengetahuan perpajakan atau kepabeanan dan cukai; assessment center; penulisan paper dan wawancara; serta tes kesehatan dan kebugaran. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan sistem gugur," katanya dalam keterangan tertulis.

Adapun, 14 syarat administrasi itu adalah 1) Warga Negara Indonesia; 2) Berusia antara 45-61 tahun per 1 April 2016; 3) Bertakwa kepada Tuhan YME; 4) Setia pada Pancasila dan UUD 1945; dan 5) Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang/ kegiatan pengkhianatan NKRI;

Kemudian 6) Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai; 7) Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela; 8) Tidak pernah dipidana; 9) Sehat jasmani rohani; 10) Berpendidikan minimal S-1; dan 11) Memiliki NPWP;

Berikutnya 12) Tertib membayar pajak, dibuktikan SPT Tahunan PPh OP 3 tahun terakhir; 13) Tertib melaporkan LHKPN/ LHKASN; dan 14) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin berat menurut PP No. 30 Tahun 1980 dan atau PP No. 53 Tahun 2010.

"Selama proses rekruitmen sampai dengan pengangkatan sebagai hakim Pengadilan Pajak, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar, panitia pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan sebagai peserta/ pelamar," tegas Hadiyanto.* (Bs)

Topik : seleksi hakim pajak 2016, persyaratan hakim pajak, batas waktu pendaftaran hakim pajak
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP