Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Lowongan Masih Dibuka, Ini Syaratnya

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Lowongan hakim Pengadilan Pajak masih dibuka hingga tanggal 10 Mei 2016 sebagai tenggat terakhir pengiriman syarat kelengkapan administrasi. Lowongan ini juga terbuka untuk pelamar yang tahun lalu mencalonkan diri sebagai hakim pajak namun tidak lolos seleksi.

Hadiyanto, Sekjen Kementerian Keuangan selaku Ketua Panitia Pusat Rekruitmen Hakim Pajak TA 2016 menyatakan pelamar harus melengkapi 14 syarat administrasi yang telah ditentukan. Seleksi administrasi ini adalah tahapan pertama rekruitmen calon hakim Pengadilan Pajak.

"Setelah seleksi administrasi, tahapan seleksi berikutnya adalah tes pengetahuan perpajakan atau kepabeanan dan cukai; assessment center; penulisan paper dan wawancara; serta tes kesehatan dan kebugaran. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan sistem gugur," katanya dalam keterangan tertulis.

Adapun, 14 syarat administrasi itu adalah 1) Warga Negara Indonesia; 2) Berusia antara 45-61 tahun per 1 April 2016; 3) Bertakwa kepada Tuhan YME; 4) Setia pada Pancasila dan UUD 1945; dan 5) Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang/ kegiatan pengkhianatan NKRI;

Kemudian 6) Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai; 7) Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela; 8) Tidak pernah dipidana; 9) Sehat jasmani rohani; 10) Berpendidikan minimal S-1; dan 11) Memiliki NPWP;

Berikutnya 12) Tertib membayar pajak, dibuktikan SPT Tahunan PPh OP 3 tahun terakhir; 13) Tertib melaporkan LHKPN/ LHKASN; dan 14) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin berat menurut PP No. 30 Tahun 1980 dan atau PP No. 53 Tahun 2010.

"Selama proses rekruitmen sampai dengan pengangkatan sebagai hakim Pengadilan Pajak, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar, panitia pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan sebagai peserta/ pelamar," tegas Hadiyanto.* (Bs)

Baca :

"Setelah seleksi administrasi, tahapan seleksi berikutnya adalah tes pengetahuan perpajakan atau kepabeanan dan cukai; assessment center; penulisan paper dan wawancara; serta tes kesehatan dan kebugaran. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan sistem gugur," katanya dalam keterangan tertulis.

Adapun, 14 syarat administrasi itu adalah 1) Warga Negara Indonesia; 2) Berusia antara 45-61 tahun per 1 April 2016; 3) Bertakwa kepada Tuhan YME; 4) Setia pada Pancasila dan UUD 1945; dan 5) Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang/ kegiatan pengkhianatan NKRI;

Kemudian 6) Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai; 7) Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela; 8) Tidak pernah dipidana; 9) Sehat jasmani rohani; 10) Berpendidikan minimal S-1; dan 11) Memiliki NPWP;

Berikutnya 12) Tertib membayar pajak, dibuktikan SPT Tahunan PPh OP 3 tahun terakhir; 13) Tertib melaporkan LHKPN/ LHKASN; dan 14) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin berat menurut PP No. 30 Tahun 1980 dan atau PP No. 53 Tahun 2010.

"Selama proses rekruitmen sampai dengan pengangkatan sebagai hakim Pengadilan Pajak, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar, panitia pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan sebagai peserta/ pelamar," tegas Hadiyanto.* (Bs)

Baca :

Topik : seleksi hakim pajak 2016, persyaratan hakim pajak, batas waktu pendaftaran hakim pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 20 Oktober 2019 | 11:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 20 Oktober 2019 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:45 WIB
SHORTFALL PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA