Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Lowongan Masih Dibuka, Ini Syaratnya

A+
A-
0
A+
A-
0
Lowongan Masih Dibuka, Ini Syaratnya

JAKARTA, DDTCNews — Lowongan hakim Pengadilan Pajak masih dibuka hingga tanggal 10 Mei 2016 sebagai tenggat terakhir pengiriman syarat kelengkapan administrasi. Lowongan ini juga terbuka untuk pelamar yang tahun lalu mencalonkan diri sebagai hakim pajak namun tidak lolos seleksi.

Hadiyanto, Sekjen Kementerian Keuangan selaku Ketua Panitia Pusat Rekruitmen Hakim Pajak TA 2016 menyatakan pelamar harus melengkapi 14 syarat administrasi yang telah ditentukan. Seleksi administrasi ini adalah tahapan pertama rekruitmen calon hakim Pengadilan Pajak.

"Setelah seleksi administrasi, tahapan seleksi berikutnya adalah tes pengetahuan perpajakan atau kepabeanan dan cukai; assessment center; penulisan paper dan wawancara; serta tes kesehatan dan kebugaran. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan sistem gugur," katanya dalam keterangan tertulis.

Adapun, 14 syarat administrasi itu adalah 1) Warga Negara Indonesia; 2) Berusia antara 45-61 tahun per 1 April 2016; 3) Bertakwa kepada Tuhan YME; 4) Setia pada Pancasila dan UUD 1945; dan 5) Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang/ kegiatan pengkhianatan NKRI;

Kemudian 6) Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai; 7) Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela; 8) Tidak pernah dipidana; 9) Sehat jasmani rohani; 10) Berpendidikan minimal S-1; dan 11) Memiliki NPWP;

Berikutnya 12) Tertib membayar pajak, dibuktikan SPT Tahunan PPh OP 3 tahun terakhir; 13) Tertib melaporkan LHKPN/ LHKASN; dan 14) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin berat menurut PP No. 30 Tahun 1980 dan atau PP No. 53 Tahun 2010.

"Selama proses rekruitmen sampai dengan pengangkatan sebagai hakim Pengadilan Pajak, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar, panitia pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan sebagai peserta/ pelamar," tegas Hadiyanto.* (Bs)

Baca :

Topik : seleksi hakim pajak 2016, persyaratan hakim pajak, batas waktu pendaftaran hakim pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS