Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

A+
A-
0
A+
A-
0
Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Koalisi masyarakat Filipina yang dipimpin Partai Aksi Warga Akbayan (Akbayan) melayangkan petisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Petisi tersebut mendesak KPU mendiskualifikasi pendaftaran anak mantan diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, sebagai calon presiden dalam Pemilu yang diadakan pada Mei 2022.

Koalisi dalam petisinya menyebut Marcos Jr tidak layak menjadi calon presiden karena tercatat telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak pada 1995. Marcos Jr pun harus menjalani hukuman penjara lebih dari 18 bulan.

"Marcos Jr telah melakukan kejahatan yang melibatkan pelanggaran moral ketika dia memilih untuk tidak membayar pajak," kata mereka, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Koalisi masyarakat menyampaikan petisi setebal 13 halaman kepada KPU agar mencoret pencalonan Marcos Jr. Itu adalah petisi kedua yang dilayangkan masyarakat kepada KPU mengenai pencalonan Marcos Jr.

Dalam petisinya, koalisi menilai Marcos Jr yang telah melanggar hukum tidak pantas memegang jabatan publik. Apalagi, hukuman tersebut berkaitan dengan kewajibannya membayar pajak.

Marcos Jr disebut tidak membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan selama lebih dari 1 dekade. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan keadilan, kejujuran, dan kesopanan.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

"Perbuatan-perbuatan itu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan keburukan moral," bunyi petisi tersebut dilansir pna.gov.ph.

Dalam petisinya, koalisi juga mengutip putusan Mahkamah Agung tentang kasus Jalosjos, Jr. v. Comelec pada 2012 yang menyatakan KPU memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah kandidat yang terus-menerus didiskualifikasi seperti Marcos Jr mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Petisi penolakan pencalonan Marcos Jr tersebut ditandatangani kelompok warga Akbayan, mantan Ketua Komisi HAM Filipina Etta Rosales, Ketua Pemuda Akbayan RJ Naguit, pemimpin organisasi perempuan Jean Enriquez, dan pemimpin asosiasi buruh Nice Coronacion. (sap)

Baca Juga: Layani Wajib Pajak, Otoritas Ini Mulai Gunakan Teknologi AI

Topik : pajak internasional, pemilu, penghindaran pajak, penggelapan pajak, Filipina, Ferdinand Marcos

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Percepat Penyaluran Stimulus, Parlemen Minta Urusan SPT Diprioritaskan

Minggu, 23 Januari 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

DPR Setujui Pemberian Insentif Pajak untuk Sineas dan Musisi

Sabtu, 22 Januari 2022 | 15:00 WIB
JERMAN

100 Miliarder Dunia Minta Dipajaki Lebih Tinggi, Ada Apa?

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap