TARGET PENERIMAAN PAJAK

Ini Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 30 Juni 2016 | 10:54 WIB
Ini Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan

JAKARTA, DDTCNews - Pendapatan Negara dan Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.786,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.539,2 triliun.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan tersebut, pemerintah salah satunya akan menggenjot melalui program pengampunan pajak (tax amnesty).

Selain itu, tambahnya, pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.

Baca Juga:
Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

“Di luar tax amnesty, kita akan melakukan ekstensifikasi, kita akan mencari wajib pajak yang selama ini masih belum terjangkau,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait APBN-P 2016 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (29/06).

Upaya lain yang akan ditempuh pemerintah, lanjutnya, adalah menggenjot potensi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi, yang telah mulai dilakukan sejak awal tahun 2016 ini.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) nakal yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya secara benar.

“Kita juga akan melakukan pemeriksaan PMA yang selama ini diduga menghindari pajak, karena selalu mengklaim rugi,” katanya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 18:00 WIB KOTA BENGKULU

Demi Kejar Penerimaan, Pemkot Bentuk Tim Gerebek Pajak

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Senin, 08 April 2024 | 11:30 WIB KOTA PEKANBARU

Jadi Panutan Wajib Pajak, ASN di Kota Ini Diminta Patuh Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024