Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Google Menang Pertarungan Pajak Senilai Rp16,8 Triliun

0
0

PARIS, DDTCNews – Google Alphabet Inc. akhirnya muncul sebagai pemenang dalam pertarungan hukum terakhirnya di Eropa, setelah Pengadilan Prancis memutuskan raksasa teknologi tersebut tidak perlu membayar pajak sebesar €1,1 miliar atau Rp16,8 triliun.

Berdasarkan sebuah keputusan yang dikeluarkan pada Rabu (12/7) sore, Pengadilan Prancis memutuskan bahwa bisnis periklanan Google tidak dikenakan pajak di Prancis, sehingga Google dibebaskan atas tanggung jawab pajaknya untuk periode 2005-2010.

“Keputusan tersebut mendukung posisi Google dalam sebuah perselisihan yang telah berlangsung selama lebih dari 6 tahun, yang diinilai dapat berimplikasi pada pertempuran pajak lainnya di Eropa dan tempat lain,” ungkap pernyataan pengadilan tersebut.

Baca Juga: Para Menkeu G7 Sepakat Bakal Pajaki Raksasa Digital

Google telah menghadapi serangkaian pertarungan hukum di seluruh Eropa, dan banyak di antaranya berfokus pada praktik pajak dan persaingan perusahaan.

Perusahaan pencarian internet itu mempekerjakan 700 orang pegawai di Perancis, namun kontrak iklan online ke pelanggan di Prancis dipesan melalui anak perusahannya di Irlandia dengan pajak rendah. 

Sementara, otoritas pajak Prancis berpendapat bahwa Google harus membayar pajak di Prancis untuk 2005-2010, namun pihak pengadilan menerangkan Google Ireland tidak memiliki bentuk usaha tetap di Prancis sehingga tidak membatalkan penyesuaian pajak. 

Baca Juga: Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital

Pengadilan menambahkan Google Prancis tidak memiliki SDM atau sarana teknis untuk mengizinkannya melakukan layanan periklanan. Namun pemerintah Prancis bisa mengajukan banding atas keputusan tersebut. 

Menteri Keuangan Prancis Gérald Darmanin mengatakan otoritas pajak Prancis berencana untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan. “Mengingat pentingnya masalah dalam kasus ini, dan untuk memastikan keadilan pajak di Prancis, serta keuntungan yang berasal dari ekonomi digital,” tuturnya dikutip dari nytimes.com.

Baca Juga: Pajak Digital Bakal Dominasi Bahasan Para Menkeu G7

“Keputusan tersebut mendukung posisi Google dalam sebuah perselisihan yang telah berlangsung selama lebih dari 6 tahun, yang diinilai dapat berimplikasi pada pertempuran pajak lainnya di Eropa dan tempat lain,” ungkap pernyataan pengadilan tersebut.

Baca Juga: Para Menkeu G7 Sepakat Bakal Pajaki Raksasa Digital

Google telah menghadapi serangkaian pertarungan hukum di seluruh Eropa, dan banyak di antaranya berfokus pada praktik pajak dan persaingan perusahaan.

Perusahaan pencarian internet itu mempekerjakan 700 orang pegawai di Perancis, namun kontrak iklan online ke pelanggan di Prancis dipesan melalui anak perusahannya di Irlandia dengan pajak rendah. 

Sementara, otoritas pajak Prancis berpendapat bahwa Google harus membayar pajak di Prancis untuk 2005-2010, namun pihak pengadilan menerangkan Google Ireland tidak memiliki bentuk usaha tetap di Prancis sehingga tidak membatalkan penyesuaian pajak. 

Baca Juga: Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital

Pengadilan menambahkan Google Prancis tidak memiliki SDM atau sarana teknis untuk mengizinkannya melakukan layanan periklanan. Namun pemerintah Prancis bisa mengajukan banding atas keputusan tersebut. 

Menteri Keuangan Prancis Gérald Darmanin mengatakan otoritas pajak Prancis berencana untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan. “Mengingat pentingnya masalah dalam kasus ini, dan untuk memastikan keadilan pajak di Prancis, serta keuntungan yang berasal dari ekonomi digital,” tuturnya dikutip dari nytimes.com.

Baca Juga: Pajak Digital Bakal Dominasi Bahasan Para Menkeu G7
Topik : berita pajak internasional, pajak google, prancis
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS