BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Pengunjung memperhatikan sejumlah barang di salah satu pusat perbelanjaan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (10/7/2020). Pemerintah kota Manado membuka kembali pusat perbelanjaan dengan pembatasan waktu dan penerapan protokol kesehatan ketat, serta melakukan pendataan KTP milik pengunjung pada masa normal baru ini. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/pras.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga akhir Juli 2020 mengalami kontraksi 12,0% akibat pandemi virus Corona.
Hal ini dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/8/2020). Dia mengatakan realisasi penerimaan PPN hingga akhir Juli 2020 hanya senilai Rp219,5 triliun, atau 43,2% dari target Rp507,5 triliun seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 72/2020.
"Ini yang lebih menggambarkan denyut ekonomi kita meskipun beberapa sektor bebas dari PPN," katanya.
Sri Mulyani berharap penerimaan PPN tersebut segera membaik karena kinerja jenis pajak ini juga menunjukkan kondisi konsumsi masyarakat.
Dia menambahkan kinerja penerimaan PPN hingga akhir Juli 2020 terkontraksi lebih dalam dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu yang terkontraksi 4,6%. Saat itu, penerimaan PPN senilai Rp249,3 triliun.
Pada bulan Juli 2020 saja, penerimaan PPN dalam negeri terkontraksi 5,10%, membaik dibanding posisi bulan Juni yang terkontraksi 27,38%. Sri Mulyani menyebut penerimaan PPN dalam negeri menunjukkan tren membaik disebabkan oleh peningkatan setoran dari pemungut PPN.
Sampai kuartal I/2020, penerimaan PPN dalam negeri masih positif dengan pertumbuhan 10,27% dan sampai April masih bertahan 9,72%. Namun, kontraksi mulai terjadi pada Mei 2020, yakni minus 35,51%.
Sementara penerimaan PPN dan PPh impor tercatat mengalami kontraksi 40,8%, lebih dalam dibandingkan dengan kinerja pada Juni yang minus 19,02%. Menurut Sri Mulyani, hal itu disebabkan oleh belum pulihnya perdagangan internasional.
"PPh dan PPN impor melemah seiring dengan kegiatan impor yang relatif lambat pada bulan Juli," ujarnya. (kaw)
