Ini Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 dengan Tarif 22% WP Umum

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-08/PJ/2020 yang mengatur tentang penghitungan angsuran PPh Pasal 25 akibat adanya penurunan tarif PPh badan.

Dalam beleid itu ditegaskan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada 2020 untuk wajib pajak (WP) badan menggunakan tarif 22%. Adapun, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 WP masuk bursa – yang dapat pengurangan tarif pasal sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh – menggunakan tarif 19%.

“Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 … berlaku sejak masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019,” demikian penggalan bunyi pasal 6 beleid tersebut. Simak artikel 'Beleid Baru Penegasan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini'. 

Lantas, bagaimana contoh penghitungannya? Peraturan Dirjen Pajak No.PER-08/PJ/2020, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 21 April 2020 ini, memberikan sejumlah contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun ini.

Contoh untuk WP umum yang menyampaikan SPT tahunan PPh sebelum batas waktu.

Pembukuan PT A menggunakan tahun kalender. Informasi untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada tahun pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

1. Masa pajak Januari 2020 dan masa pajak Februari 2020 sama dengan angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2019 Rp80.000.000,00.
2. Masa pajak Maret 2020 dihitung menggunakan tarif sebesar 25% dengan penghitungan sebagai berikut:

3. Masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dihitung menggunakan tarif sebesar 22% dengan penghitungan sebagai berikut:

Dari contoh ini terlihat bahwa penggunaan tarif PPh badan sebesar 22% dalam penghitungan PPh Pasal 25 dimulai sejak masa pajak April 2020.

Contoh untuk wajib pajak umum menyampaikan SPT tahunan PPh setelah lewat batas waktu.

CV B menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 dengan informasi sebagai berikut:

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada tahun pajak 2019. CV B berhak menggunakan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E UU PPh (pengurangan tarif 50%) karena peredaran bruto tidak melebihi Rp50.000.000.000,00.

1. Masa pajak Januari 2020 sampai dengan masa pajak Mei 2020 sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2019 Rp15.000.000,00.
2. Angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali dengan menggunakan tarif 22% dan memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E yang mulai berlaku untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 dengan penghitungan sebagai berikut:

3. CV B harus melunasi kembali kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 masa April 2020 dan masa pajak Mei 2020 masing-masing sebesar Rp2.500.000,00.

Dari contoh ini terlihat meskipun terlambat melaporkan SPT tahunannya, penggunaan tarif PPh badan sebesar 22% dalam penghitungan PPh Pasal 25 tetap dimulai sejak masa pajak April 2020.