BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tidak semuanya memberikan efek langsung bagi percepatan roda perekonomian.
Salah satunya adalah jalan tol. Beberapa ruas yang selesai digarap dikeluhkan pelaku usaha karena tarifnya dinilai terlalu mahal.
Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengkaji penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas. Salah satu jurusnya adalah pemberian insentif pajak.
"Selain perpanjangan konsesi, Hal lain berkaitan dengan keringanan pajak," kata Menhub Budi Karya Sumadi di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (23/3).
Khusus untuk keringangan pajak, Budi mengatakan sudah ada arahan presiden untuk segera membahasnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Salah satu keringanan pajak itu terkait dengan PPh dan PPN.
"Ini sedang kami bahas kemarin Presiden merekomendasikan untuk bahas dengan bu menteri (Sri Mulyani). Bu menteri sedang menyediakan waktu untuk bahas ini," terangnya.
Dua poin penting terkait perpanjangan konsesi dan keringanan pajak ini diyakini akan menurunkan tarif tol. Namun, belum ada angka pasti seberapa besar insentif pajak akan diberikan.
"Jadi ada dua poin yang sedang dilaksanakan, kalau terlaksana maka koreksi terhadap harga yang sekarang bisa 35% sampai 40%," tutupnya. (Amu)
