BERITA TERKINI
U.S. Treasury Secretary Janet Yellen testifies before a Senate Finance Commmittee hearing on President Biden's 2023 budget, on Capitol Hill in Washington, U.S., June 7, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY /foc.
WASHINGTON D.C., DDTCNews - Menteri Keuangan AS Janet Yellen meminta kepada Kongres AS untuk menyetujui alokasi anggaran senilai US$80 miliar, setara Rp1.157 triliun. Angka sebesar itu akan dialirkan kepada otoritas pajak AS, Internal Revenue Service (IRS).
Anggaran dibutuhkan agar IRS dapat memproses laporan-laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang terlambat diproses. Otoritas pajak juga butuh anggaran jumbo untuk menutup tax gap yang diperkirakan mencapai US$600 miliar atau Rp8.681 triliun.
"IRS menderita kekurangan alokasi belanja yang amat besar," ujar Yellen rapat pembahasan anggaran 2023 bersama Komite Keuangan Senat AS, dikutip Rabu (8/6/2022).
Dengan anggaran senilai US$80 miliar untuk 10 tahun ke depan, Yellen mengatakan IRS akan memiliki kemampuan untuk memastikan wajib pajak melunasi pajak sesuai dengan porsinya masing-masing.
Yellen mengatakan banyak SPT yang terlambat diproses oleh IRS karena krisis sumber daya manusia (SDM). Per 27 Mei tercatat ada 10,2 juta SPT wajib pajak orang pribadi yang belum diproses oleh IRS.
Tak hanya itu, IRS juga tidak memiliki anggaran dan sumber daya yang mencukupi untuk mengawasi kepatuhan pajak para wajib pajak berpenghasilan besar.
"Sumber daya IRS sangat minim sehingga IRS terpaksa mengurangi kegiatan pemeriksaan atas kasus-kasus rumit dari wajib pajak berpenghasilan tinggi," ujar Yellen finance.yahoo.com.
IRS tercatat lebih banyak melakukan pemeriksaan atas masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan fasilitas earned income tax credit (EITC).
Sumber daya IRS telah habis dialokasikan untuk memeriksa wajib pajak penerima EITC sehingga pemeriksaan atas wajib pajak kaya menjadi terbengkalai. Yellen mengatakan kondisi ini tidak adil bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. (sap)
