Pungli Pengurusan PBB Diduga Marak

BANTUL, DDTCNews — Kasus pungutan liar (pungli) atas pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diduga banyak terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, menyusul terungkapnya kasus pungli di Dusun Bangunjiwo, Bantul.

Anggota Komisi A DPRD Bantul Suwandi menyatakan praktik pungli tidak hanya terjadi di Bangunjiwo, tetapi juga di daerah lain, hanya saja tidak terungkap ke publik. Untuk itu, dia meminta Bupati Bantul Suharsono memidanakan pelaku pungli di desa atau dusun.

“Saya kira tidak hanya di satu tempat, kita saja yang tidak tahu. Karena itu, kami minta warga aktif melaporkan segala tindakan pungutan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh apparat pemerintah. DPRD akan menjamin pelapor dan siap memberikan advokasi,” ujarnya, pekan lalu.

Kasus pungli pengurusan SPT PBB ini menyeruak ketika DPRD Bantul menerima laporan dugaan pungli oleh aparat Dusun Bangunjiwo. Seorang pemilik tanah di Bangunjiwo mengaku dimintai uang Rp1 juta sebagai syarat pengurusan SPPT PBB. Selain itu, masih ada enam kasus yang dilaporkan kepada DPRD.

Komisi A DPRD Bantul lantas menggelar inspeksi ke Bangunjiwo. Dari hasil inspeksi, DPRD Bantul merekomendasikan agar Kantor Desa menindak tegas oknum penarik pungli tersebut, lebih berat dari sekadar teguran. DPRD Bantul juga merekomendasikan agar kasus tersebut di bawa ke ranah hukum.

Anggota DPRD Bantul lainnya Sapto Suroso menambahkan aparat hukum perlu segera menindaklanjuti kasus tersebut. Pasalnya, seperti dikutip harianjogja.com, kasus tersebut dapat memicu pandangan negatif masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

“Sudah mau melaporkan kekayaannya dan membayar pajak saja sebenarnya sudah syukur, lha ini masih dibebani pungutan. Ini kan membuat orang jadi malas membayar pajak atau melaporkan kekayaannya ke negara,” tandas Sapto. (Bsi)