BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SUMBAWA, DDTCNews - Seorang wajib pajak usahawan di Sumbawa Barat mendapat kunjungan dari petugas KPP Pratama Sumbawa Besar. Usut punya usut, kunjungan petugas pajak ini menindaklanjuti Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang belum direspons oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak (DJP), SP2DK dikirim kepada alamat wajib pajak orang pribadi untuk meminta penjelasan dan konfirmasi atas temuan dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Dalam kasus ini, wajib pajak yang bersangkutan diketahui belum memenuhi sejumlah kewajiban perpajakannya terkait dengan usaha yang dijalankannya.
"Saya pikir sudah tidak memiliki kewajiban pajak sejak berhenti bekerja di perusahaan [dan beralih menjadi usahawan]. Setelah ini saya akan langsung ke kantor pajak untuk menuntaskan kewajiban pajak saya," ujar wajib pajak yang didatangi oleh petugas KPP Pratama Sumbawa Besar, dilansir pajak.go.id, Sabtu (11/6/2022).
Account representative (AR) KPP Pratama Sumbawa Besar Firman Syah menekankan bahwa SP2DK merupakan sarana pengawasan yang dijalankan otoritas terhadap wajib pajak dalam sistem self-assessment. Dia berharap melalui kunjungan ini wajib pajak bisa lebih patuh dan memahami kewajiban perpajakannya.
Dalam kesempatan yang sama, petugas juga memanfaatkan momentum untuk menjelaskan tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS, ujarnya, merupakan salah satu kebijakan yang diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela," imbuh Firman.
Di akhir kunjungan, petugas tak lupa mengucapkan terima kasih atas kontribusi wajib pajak dan meminta dukungannya untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan tidak memberikan atau menjanjikan hal dalam bentuk apapun kepada petugas pajak.
Sebagai tambahan informasi, SP2DK adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk meminta keterangan dari wajib pajak dan menjaga kepatuhan.
Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk melaksanakan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK).
P2DK dilakukan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan atau belum terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Bila wajib pajak menerima SP2DK dari KPP, wajib pajak sebaiknya memberikan penjelasan atas data pada SP2DK tersebut.
Bila dalam laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) disimpulkan wajib pajak tidak memberikan penjelasan atas SP2DK, wajib pajak bisa diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. (sap)
