DDTC Academy-ADIT Batch 5-Desktop-Top-Artikel
DDTC Perpajakan-Bundling_Buku-TOP_Artikel
Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

Wewenang Pemeriksa Pajak saat Pemeriksaan Kantor

Archie Teapriangga | Rabu, 24 Maret 2021 | 15:15 WIB
Wewenang Pemeriksa Pajak saat Pemeriksaan Kantor
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , pemeriksa pajak , pemeriksaan kantor
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Maret 2021 | 23:16 WIB

infografis ini sangat membantu menjelaskan Wewenang Pemeriksa Pajak saat Pemeriksaan Kantor, dengan simple dan mudah. keren

ARTIKEL TERKAIT
Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap yang Terima Penghasilan Bulanan
Rabu, 01 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap yang Terima Penghasilan Bulanan

Aturan Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Jawa Timur beserta Tarifnya
Selasa, 30 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Aturan Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Jawa Timur beserta Tarifnya

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21
Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun
Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

BERITA PILIHAN
Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024
Kamis, 02 Mei 2024 | 14:00 WIB KOTA SEMARANG

Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024

Link Aktivasi Ereg Tak Diterima dalam 24 Jam, Harus Pakai Email Lain
Kamis, 02 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Link Aktivasi Ereg Tak Diterima dalam 24 Jam, Harus Pakai Email Lain

Profil DJP Online Berstatus Kepala Keluarga Padahal Bukan, Bagaimana?
Kamis, 02 Mei 2024 | 13:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Profil DJP Online Berstatus Kepala Keluarga Padahal Bukan, Bagaimana?

Pembukuan Akuntansi Sederhana, Pelaku UKM Bisa Pakai Ini
Kamis, 02 Mei 2024 | 13:13 WIB LAPORAN KEUANGAN

Pembukuan Akuntansi Sederhana, Pelaku UKM Bisa Pakai Ini

Proses Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Mulai Penilaian Mandiri
Kamis, 02 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Proses Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Mulai Penilaian Mandiri

Cek Aturan Pajak Daerah Terbaru, Ada 9 Jenis Tarif PBB di Kota Kediri
Kamis, 02 Mei 2024 | 12:30 WIB KOTA KEDIRI

Cek Aturan Pajak Daerah Terbaru, Ada 9 Jenis Tarif PBB di Kota Kediri

Inflasi Turun Jadi 3 Persen pada April 2024, Ini Kata BPS
Kamis, 02 Mei 2024 | 12:00 WIB INFLASI TAHUNAN

Inflasi Turun Jadi 3 Persen pada April 2024, Ini Kata BPS

Setoran Pajak Hanya Tumbuh 3%, DJP Jakarta Pusat Fokuskan Pengawasan
Kamis, 02 Mei 2024 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Setoran Pajak Hanya Tumbuh 3%, DJP Jakarta Pusat Fokuskan Pengawasan

Sederet Kriteria Barang Kiriman Hasil Perdagangan
Kamis, 02 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Sederet Kriteria Barang Kiriman Hasil Perdagangan

Pembebasan Batasan Impor Kiriman PMI Berlaku Surut Sejak Akhir 2023
Kamis, 02 Mei 2024 | 10:30 WIB PERMENDAG 7/2024

Pembebasan Batasan Impor Kiriman PMI Berlaku Surut Sejak Akhir 2023

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK Sederet Urusan Pajak yang Tidak Dapat Dikuasakan kepada Pihak Lain
2
INFOGRAFIS PAJAK Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap yang Terima Penghasilan Bulanan
3
INFOGRAFIS PAJAK Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari
4
INFOGRAFIS PAJAK Jenis Transaksi yang Dipotong PPh 4 Ayat 2 oleh Instansi Pemerintah
5
INFOGRAFIS PAJAK Aspek Pajak Penghasilan dalam P2P Lending
TERBARU
1
KOTA SEMARANG Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024
2
ADMINISTRASI PAJAK Link Aktivasi Ereg Tak Diterima dalam 24 Jam, Harus Pakai Email Lain
3
ADMINISTRASI PAJAK Profil DJP Online Berstatus Kepala Keluarga Padahal Bukan, Bagaimana?
4
LAPORAN KEUANGAN Pembukuan Akuntansi Sederhana, Pelaku UKM Bisa Pakai Ini
5
KEBIJAKAN PEMERINTAH Proses Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Mulai Penilaian Mandiri