KOTA DEPOK

Waduh, Lebih dari 300.000 Kendaraan di Depok Belum Bayar Pajak

Muhamad Wildan | Rabu, 04 Agustus 2021 | 16:00 WIB
Waduh, Lebih dari 300.000 Kendaraan di Depok Belum Bayar Pajak

Ilustrasi.

DEPOK, DDTCNews - Pusat Pengelola Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Depok I mencatat masih banyak kendaraan roda empat dan roda dua di Kota Depok yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kasi Penerimaan dan Penagihan Samsat Depok Saefudin Suradisastra mengatakan data P3D Wilayah Kota Depok hingga Juni 2021 mencatat sebanyak 303.492 kendaraan masih berstatus kendaraan tidak melakukan pendaftaran ulang (KTMDU) dan belum membayar pajak.

"Kami sudah berikan imbauan melalui Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Bermotor (SPKP2KB), baik lewat kantor pos maupun bersama penelusur di setiap kecamatan," katanya, dikutip pada Rabu (4/8/2021).

Baca Juga:
Perinci Aturan Pajak Daerah, Kabupaten/Kota Diimbau Siapkan 4 Perkada

Dalam memberikan imbauan dan penelusuran, kendaraan berstatus KTMDU dibagi ke dalam dua golongan, yaitu kendaraan bermotor KTMDU dengan nilai pajak di atas Rp5 juta dan kendaraan dengan nilai pajak di bawah Rp5 juta.

"Untuk penelusuran, kami prioritaskan Rp5 juta ke atas dengan pertimbangan dapat mendongkrak target pendapatan PKB," ujar Saefudin seperti dilansir radardepok.com.

Secara lebih terperinci, tercatat hanya ada 5.057 kendaraan dengan nilai pajak di atas Rp5 juta yang berstatus KTMDU, sedangkan kendaraan dengan nilai pajak di bawah Rp5 juta mencapai 298.495 unit kendaraan bermotor.

Melalui upaya pemberian imbauan dan penelusuran ini, diharapkan target PKB pada 2021 dapat tercapai. Per Juni 2021, tercatat realisasi PKB baru mencapai Rp206,02 miliar atau 35,73% dari target sejumlah Rp576,57 miliar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

04 Agustus 2021 | 17:47 WIB

Terima kasih DDTC untuk berita yang bermanfaat. Perlu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari WP, misalnya melalui sosialisasi maupun penagihan secara langsung kepada WP yang menunggak pajak

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 05 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Perinci Aturan Pajak Daerah, Kabupaten/Kota Diimbau Siapkan 4 Perkada

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 07:30 WIB KOTA PANGKALPINANG

Hindari Sanksi, Pemkot Wanti-Wanti WP Bayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo

BERITA PILIHAN
Minggu, 05 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Terima SHU Koperasi, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 05 Mei 2024 | 12:43 WIB KETUA WELLNESS HEALTHCARE ENTREPRENEUR ASSOCIATION, AGNES LOURDA:

‘Pajak Lebih Tinggi, Pemerintah Tak Menyadari Malah Menekan Industri’

Minggu, 05 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Perinci Aturan Pajak Daerah, Kabupaten/Kota Diimbau Siapkan 4 Perkada

Minggu, 05 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai

Minggu, 05 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Alasan Kebijakan Baru soal Impor Barang Kiriman PMI Berlaku Surut