PENANGANAN COVID-19

Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Perintah Jokowi ke Sri Mulyani

Dian Kurniati | Rabu, 16 Desember 2020 | 14:21 WIB
Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Perintah Jokowi ke Sri Mulyani

Presiden Joko Widodo. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan masyarakat bisa memperoleh vaksin Covid-19 secara gratis.

Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar merealokasi anggaran untuk menjamin ketersediaan dana untuk pengadaan vaksin Covid-19. Menurutnya, beberapa pos anggaran 2021 yang tidak penting bisa dialihkan untuk pengadaan vaksin Covid-19.

"Saya menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," katanya melalui konferensi video, Rabu (16/12/2020).

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan penghitungan ulang keuangan negara yang memastikan adanya kesediaan dana untuk pengadaan vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat. Dia memastikan vaksin Covid-19 adalah gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali.

Selain kepada Sri Mulyani, Jokowi juga memerintahkan seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju, kementerian, lembaga, dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun depan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan dia akan menjadi orang pertama yang akan menerima vaksin. "Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," ujarnya.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Sembari menunggu vaksinasi berjalan, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sebelumnya, pemerintah telah mulai mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Corp. Ltd, pekan lalu. Saat ini, vaksin tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan negara telah menyiapkan dana pengadaan vaksin Covid-19 dan program vaksinasi nasional senilai total Rp95,6 triliun sepanjang 2020-2021. Dana Rp35,1 triliun telah disediakan tahun ini, sedangkan Rp60,5 triliun pada 2021. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

16 Desember 2020 | 18:57 WIB

dengan adanya vaksin gratis ini membuat semua masyarakat dapat mempergunakan vaksin ini untuk memperkuat imun tubuh sehingga dapat memutus rantai persebaran covid-19.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD