Soal Realisasi Insentif Dunia Usaha, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi insentif untuk dunia usaha hingga 17 Maret 2021 senilai Rp7,15 triliun atau 12,2% dari pagu Rp58,46 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian insentif itu akan mendorong pelaku usaha pulih lebih cepat dari pandemi Covid-19. Namun, dia tidak memerinci realisasi pemanfaatan insentif pada dunia usaha tersebut.

"Ini memang tujuannya pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk dunia usaha tahun ini. Insentif tersebut yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final untuk UMKM DTP, serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP.

Kemudian, ada insentif bea masuk, pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan PPN rumah DTP.

Menurut Sri Mulyani, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional tercatat senilai Rp76,59 triliun atau 10,9% dari pagu Rp699,43 triliun. Menurutnya, realisasi realisasi tersebut didominasi stimulus di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan kepada UMKM.

Realisasi stimulus di bidang kesehatan tercatat Rp12,4 triliun atau 7,0% dari pagu Rp176,3 triliun. Selain vaksinasi, pagu itu digunakan untuk program diagnostik (tracing dan testing) serta terapetik yang meliputi biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, dan kebutuhan penanganan pandemi lainnya.

Alokasi itu untuk memenuhi kebutuhan dana sejumlah bantuan sosial, yakni program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bansos tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh, diskon listrik, dan iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Pada stimulus dukungan untuk UMKM, realisasinya Rp29,63 triliun atau 16% dari pagu Rp184,83 triliun. Pagu itu akan digunakan untuk memberikan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, serta imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan koperasi.

Adapun pada program prioritas di kementerian/lembaga, Sri Mulyani menyebut realisasinya Rp1,44 triliun atau baru 1,2% dari pagu Rp122,42 triliun. Alokasi itu untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata, ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya seluruh kementerian/lembaga, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.

"APBN melakukan fungsi countercyclical melalui sisi belanja yang bisa memengaruhi konsumsi, baik rumah tangga, pemerintah, maupun belanja modalnya," ujar Sri Mulyani. (kaw)