Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
.jpg)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak diturunkan menjadi 0%. Skema insentif diberikan melalui PPh ditanggung pemerintah (DTP).
Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan PPh UMKM ditanggung pemerintah. Hal ini diambil dengan pertimbangan jika dijadikan 0%, tarif akan sulit dikembalikan lagi di atas 0% setelah pandemi Covid-19 berakhir. Dengan skema PPh DTP, pelaku UMK tetap terbebas dari kewajiban pembayaran PPh selama 6 bulan.
“Tadinya Bapak Presiden mau menurunkan ke 0%, tapi kami menyampaikan sebaiknya tidak ke 0% dan tetep 0,5% tetapi ditanggung pemerintah. Ini karena kalau dinolkan, akan sulit sekali mengembalikan di atas 0%," katanya dalam rapat kerja bersama DPR melalui konferensi video, Kamis (30/4/2020).
Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi telah memutuskan PPh UMKM DTP berlaku selama 6 bulan, mulai dari April hingga September 2020. Kriterianya adalah pelaku usaha dengan omzet di bawah 4,8 miliar.
Kebijakan pajak UMKM ditanggung pemerintah dilakukan untuk membantu pelaku UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi virus Corona. Pemerintah berharap para pelaku UMKM tetap bisa berproduksi dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Akhirnya disetujui dalam sidang kabinet," ujarnya. Simak artikel 'Pajak UMKM Resmi Ditanggung Pemerintah Selama 6 Bulan, Ini Aturannya'.
Namun, Sri Mulyani belum menyebutkan nilai PPh UMKM yang akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan tersebut. Dia juga belum menjelaskan lebih lanjut terkait payung hukum untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
Selain menanggung PPh UMKM, pemerintah juga menyiapkan empat skema bantuan lain untuk UMKM. Misalnya, pemberian bantuan sosial baik program keluarga harapan (PKH), paket sembako, bantuan langsung tunai (BLT), BLT desa, pembebasan/pengurangan tarif listrik, dan kartu prakerja pada pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan terdampak virus Corona.
Ada pula relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, baik dengan penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit Ultra Mikro atau UMi, maupun PNM Mekaar. Penundaan angsuran juga bisa dinikmati pelaku usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, maupun bantuan permodalan dari beberapa kementerian. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
dibebaskan selama 6bulan mana buktinya pak , saya baru bulan april saja yg di bebaskan dan tiba tiba hari ini saya diinfokan oleh pihak marketing bank melakui wa bahwa saya harus membayar bunga perpanjangan 6bulan dengam 2 tahap terhitung dari bulan mei sampai juli saya bayar 1% dan agustus sampai oktober 4% peraturan sudah di buat tapi hasilnya nihil dan saya harus di bayar bulan ini sebelum bank libur lebaran ini saya tahu info sudah dipertengahan cari kmna pak uangnya usaha saya saja tidak berjalan selama psbb di berlakukan di jakarta
dibebaskan selama 6bulan mana buktinya pak , saya baru bulan april saja yg di bebaskan dan tiba tiba hari ini saya diinfokan oleh pihak marketing bank melakui wa bahwa saya harus membayar bunga perpanjangan 6bulan dengam 2 tahap terhitung dari bulan mei sampai juli saya bayar 1% dan agustus sampai oktober 4% peraturan sudah di buat tapi hasilnya nihil dan saya harus di bayar bulan ini sebelum bank libur lebaran ini saya tahu info sudah dipertengahan cari kmna pak uangnya usaha saya saja tidak berjalan selama psbb di berlakukan di jakarta
