KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Insentif Pajak, Wamenkeu Sebut Investasi Migas Masih Prospektif

Dian Kurniati | Minggu, 05 September 2021 | 06:00 WIB
Banyak Insentif Pajak, Wamenkeu Sebut Investasi Migas Masih Prospektif

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam panel IPA Convention and Exhibition 2021, Rabu (1/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia akan makin menjanjikan pada masa mendatang lantaran terdapat berbagai insentif pajak.

Suahasil mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan sektor migas. Menurutnya, bentuk dukungan tersebut akan terlihat dari banyaknya insentif pajak yang ditujukan kepada sektor migas.

"Penting untuk dicatat, sektor minyak dan gas akan mempunyai insentif fiskal yang sangat spesifik, serta mempunyai perlakuan yang sangat spesifik di antara sektor lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (5/9/2021).

Baca Juga:
WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Lebih lanjut, Suahasil menyebutkan terdapat sejumlah insentif fiskal yang ditujukan kepada sektor migas. Salah satunya adalah fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil gross split.

Dengan fasilitas tersebut, kontraktor kontrak kerja sama berhak atas fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipungut, serta pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) 100%. Fasilitas tersebut diberikan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial.

Selain itu, pemerintah juga berupaya membuat tarif pajak di Indonesia makin kompetitif. Melalui UU Cipta Kerja, tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang sebelumnya 25% kini telah turun menjadi 22%, dan akan kembali turun ke level 20% pada tahun depan.

Baca Juga:
WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Menurut Suahasil, Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi di sektor migas yang menarik karena memiliki sumber daya alam dan populasi yang besar. Meski ada ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, masih terdapat optimisme bahwa iklim ekonomi akan membaik.

Menurutnya, pemerintah telah berkomitmen untuk terus memastikan iklim investasi akan semakin baik. Untuk itu, pemerintah akan memanfaatkan momentum pandemi untuk melakukan reformasi struktural, seperti melalui UU Cipta Kerja.

Melalui reformasi itu, pemerintah memperkuat online single submission (OSS) dan memperkenalkan Sovereign Wealth Fund bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Beberapa investor juga mulai menanamkan modalnya melalui SWF tersebut.

Baca Juga:
Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

"Saya yakin sektor migas juga potensial untuk berpartisipasi dalam SWF," ujar Suahasil.

Suahasil mneilai peluang untuk sektor migas berkembang masih terbuka meskipun energi baru dan terbarukan akan menjadi energi masa depan. Menurutnya, pemanfaatan energi fosil dan energi terbarukan bisa berjalan bersamaan karena proses transisinya juga membutuhkan waktu yang panjang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 September 2021 | 23:06 WIB

Investasi pada sektor migas sangat dipengaruhi oleh pajak, perubahan cost recovery menjadi gross spllit memberikan penurunan investasi asing. untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan pajak yang menguntungkan kedua belah pihak

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD