INTEGRASI DATA PERPAJAKAN

Teken Kerja Sama, DJP Punya Akses Data Pajak Rekanan AP II

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Maret 2021 | 19:02 WIB
Teken Kerja Sama, DJP Punya Akses Data Pajak Rekanan AP II

Berfoto bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. (foto: AP II)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menambah daftar BUMN yang menjalin kerja sama integrasi data sebagai bagian dari transformasi digital di sektor perpajakan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan upaya melakukan transformasi digital tidak bisa sendirian dilakukan oleh DJP. Oleh karena itu, dia menyambut baik dengan makin banyaknya perusahaan pelat merah yang melakukan integrasi data perpajakan. Kali ini, giliran PT Angkasa Pura II (Persero) yang menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP.

"Terima kasih AP II. Ini karena DJP punya program tapi jika wajib pajak tidak menyambut itu, akan susah," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (4/3/2021).

Baca Juga:
Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Iwan menuturkan transformasi digital di sektor perpajakan menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik dengan wajib pajak untuk mengawal proses transformasi digital.

Presdir AP II Muhammad Awaluddin menyambut baik kerja sama integrasi data perpajakan dengan otoritas pajak. Menurutnya, kolaborasi dengan DJP menjadi momentum untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di AP II.

Dia menuturkan integrasi data perpajakan akan meningkatkan kadar transparansi urusan perpajakan perseroan. Dengan demikian, perusahaan dapat menurunkan biaya kepatuhan dan pada gilirannya mampu meminimalisasi risiko pemeriksaan atau sengketa pajak di masa depan.

Baca Juga:
DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

"Apa yang dilakukan AP II dan Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan perwujudan dari komitmen dalam mendukung transparansi perpajakan di sektor usaha," terangnya.

Muhammad Awaluddin menambahkan ruang lingkup kerja sama integrasi data perpajakan tidak hanya memberikan akses DJP terhadap data keuangan perusahaan sebagai wajib pajak. Data transaksi AP II dengan pihak ketiga atau rekanan bisnis juga ikut masuk dalam cakupan kerja sama perpajakan dengan DJP.

"Integrasi data perpajakan sejalan dengan semangat transformasi digital yang dijalankan sejak 5 tahun lalu. Kami cukup agresif dan intensif dalam melakukan digitalisasi guna menghilangkan proses manual dalam bisnis dan operasional kebandarudaraan," imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Maret 2021 | 22:59 WIB

Integrasi data perpajakan ini penting dilakukan karena sangat menguntungkan. Salah satunya, mendukung good corporate governance (GCG) dalam kaitan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Di sisi lain, integrasi juga diharapkan turut mendongkrak penerimaan pajak. sehingga, langkah ini perlu diparesiasi, meski terhitung lamban.

04 Maret 2021 | 22:36 WIB

Terhitung lambat jika kerjasama dengan wajib pajak baru dilakukan, mengingat bahwa semangat transformasi digital sudah ada sejak 5 tahun lalu. Semoga saja kedepannya semakin cepat dan tanggap dalam pengoptimalan sistem digital guna menguntungkan segala pihak.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah