GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2019

Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 Oktober 2019 | 15:04 WIB
Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers saat menghadiri kegiatan Kemenkeu Bersih-Bersih Pantai, bagian dari peringatan Hari Oeang ke-73.

TANGERANG, DDTCNews – Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) tercatat turun dari tahun lalu. Faktor fundamental seperti kualitas sumber daya manusia masih menjadi persoalan klasik untuk mengerek daya saing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan faktor kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Angkatan kerja yang kompeten menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

“Kita sudah sampaikan kalau SDM usia kerja kita mayoritas lulusan SD dan SMP. Belum lagi dilihat dari kualitas pendidikan yang hasilkan, semua menunjukan dari segi kemampuan perlu ditingkatkan,” katanya di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan komitmen kebijakan fiskal untuk memperbaiki kualitas SDM nasional dalam jangka panjang. Empat rencana aksi menjadi agenda otoritas fiskal dalam meningkatkan kualitas SDM.

Pertama, menaikkan porsi belanja pendidikan dalam APBN secara konsisten tiap tahunnya. Untuk tahun, depan pagu anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp508 triliun. Kedua, memberi insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan belanja pendidikan dengan baik.

Sistem meritokrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah sebagai ujung tombang implementasi anggaran pendidikan. Ketiga, memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang secara konsisten melakukan kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan.

Baca Juga:
Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

“Jadi kita akan terus melakukan berbagai macam instrumen fiskal untuk memperbaiki itu [kualitas SDM],” paparnya.

Keempat, menempatkan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah pada pos anggaran kementerian/lembaga terkait. Selain itu, skema pembiayaan juga mulai dirintis untuk secara khusus didedikasikan untuk alokasi belanja sektor pendidikan.

“Kita juga mendiversifikasi pembiayaan sehingga kita bisa membangun fasilitas pendidikan secara lebih cepat melalui public-private partnership,” imbuh Sri Mulyani.

Seperti diketahui, posisi Indonesia turun dari posisi 45 pada 2018 menjadi peringkat 50 dalam laporan Global Competitiveness Index 2019. Nilai Indonesia secara fundamental tidak banyak berubah dari tahun lalu. Peringkat daya saing Indonesia itu masih di bawah Singapura (peringkat 1) , Malaysia (peringkat 27), dan Thailand (peringkat 40). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja