AUDIT KEUANGAN NEGARA

Siap Audit Pelaksanaan APBN 2020, Ini Fokus BPK

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Januari 2021 | 17:35 WIB
Siap Audit Pelaksanaan APBN 2020, Ini Fokus BPK

Ketua BPK Agung Firman Sampurna. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan agenda pemeriksaan tahun ini tidak hanya fokus kepada risiko yang timbul dari penanganan dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, BPK juga fokus terhadap 6 permasalahan yang sudah ditemukan dalam pemeriksaan 2019.

"Selain risiko yang timbul dari penanganan dampak pandemi Covid-19, ada beberapa permasalahan signifikan yang ditemukan dalam Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN 2019," katanya, dikutip dari laman resmi BPK, Kamis (7/1/2021).

Baca Juga:
Ini Aturan KAP dan AP Wajib Cantumkan QR Code dalam LAI, Sudah Tahu?

Permasalahan yang menjadi fokus auditor negara adalah pertama, anggaran untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional pada pos pembiayaan. Kedua, permasalahan investasi permanen pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. ASABRI (Persero).

Ketiga, temuan BPK terkait dengan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Keempat, temuan masalah dalam pengelolaan aset yang berasal dari pengelolaan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kelima, permasalahan mengenai kelemahan pengendalian dalam penatausahaan piutang perpajakan di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Keenam, masalah mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit.

Baca Juga:
Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?

Agung menambahkan pandemi Covid-19 telah meningkatkan tantangan bagi BPK dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi menjadi kewajiban untuk mendukung tugas BPK.

"Tim pemeriksa BPK perlu mengembangkan strategi dan prosedur pemeriksaan yang cukup atas setiap risiko yang teridentifikasi, termasuk dengan mengoptimalkan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan," ungkapnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

14 Januari 2021 | 08:00 WIB

saya setuju dengan rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatas. bahwa pengawasan dan pemeriksaan tetap harus berjalan di permasalahan signifikan lainnya, untuk menutup celah para oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini. namun demikian, fokus dalam pengawasan dana penangan covid-19 juga harus tetap di optimalkan, demi mendukung penanganan pandemi ini.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 13 April 2024 | 14:15 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?

Kamis, 11 April 2024 | 14:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Kapan Koperasi Wajib Diaudit AP/KAP yang Terdaftar di Kemenkop UKM?

Rabu, 03 April 2024 | 11:13 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Kemenkop UKM: Agar Tidak Ada Lagi Koperasi Bermasalah dapat Opini WTP

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI