BULGARIA

Kasus Pajak Bikin Koalisi Partai Pemerintah Kena Mosi Tidak Percaya

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Juli 2020 | 17:34 WIB
Kasus Pajak Bikin Koalisi Partai Pemerintah Kena Mosi Tidak Percaya

Ilustrasi. (DDTCNews)

SOFIA, DDTCNews—Lambatnya penegakan hukum pajak dan skandal keuangan yang melibatkan bank pemerintah membuat koalisi partai berkuasa goyah dan bertubi-tubi didera mosi tidak percaya.

Partai Sosialis Bulgaria sudah lima kali melancarkan mosi tidak percaya kepada koalisi partai berkuasa yang digagas oleh aliansi nasional. Namun, pemerintah masih bisa lolos dalam setiap pemungutan suara di parlemen.

"Mosi tidak percaya ditolak dengan hasil pemungutan suara menolak 124 berbanding 102 setuju. Dengan 11 anggota parlemen menyatakan abstain dari voting," tulis keterangan resmi parlemen dikutip Rabu (22/7/2020).

Baca Juga:
Pengusaha Vietnam Desak Parlemen Setujui Perpanjangan Diskon Tarif PPN

Gelombang mosi tidak percaya oleh Partai Sosialis yang dipimpin Korneliya Petrova Ninova gencar dilakukan karena masyarakat menuntut pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga peradilan di bawah kepemimpinan Ivan Geshev.

Terdapat dua kasus yang menjadi pemicu gelombang protes dan aksi politik dari kelompok kiri untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Pertama, aparat hukum lambat bergerak atas kasus penggelapan pajak oleh pengusaha industri judi, Vasil Bozhkov.

Nilai penggelapan pajak yang dituduhkan kepada Bozhkov mencapai 700 juta lev Bulgaria atau setara dengan Rp6 triliun. Namun, buron kasus pajak tersebut berhasil melarikan diri ke Dubai, Uni Emirat Arab pada Januari lalu.

Baca Juga:
Biden Naikkan Bea Masuk Mobil Listrik, Begini Respons Otoritas China

Asal tahu saja, Vasil Bozhkov mendapati puluhan dakwaan hukum mulai dari suap kepada pejabat pemerintah, melakukan pemerasan, dan melakukan penghindaran serta penggelapan pajak.

Kasus kedua adalah skandal yang melibatkan perbankan milik pemerintah, Bulgarian Development Bank (BDB). Perusahaan plat merah ini diduga membeli saham bank swasta di atas harga pasaran dan berpotensi merugikan keuangan negara.

"Motif mosi tidak percaya yang ditolak kali ini adalah pemerintah hanya melayani kepentingan oligarki dan menuntut dibentuknya komite ad hoc untuk kasus BDB," terang keterangan resmi parlemen dilansir See News. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

22 Juli 2020 | 22:56 WIB

#MariBicara Di Negara manapun, pejabat atau korporasi yang menggelapkan pajak akan memberikan indikasi bahwa legitimasi hukum di negara tersebut masih lemah. Sepantasnya partai oposisi memberikan mosi tidak percaya atas hal itu. #MariBicara Semoga mosi tidak percaya ini tidak melebar ke permasalahan keamanan dan ketertiban kehidupan di Bulgaria.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai