Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi. (tangkapan layar Youtube)
BANDUNG, DDTCNews – Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra kepada kelas menengah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada 2021.
Fathan Subchi menuturkan kunci pemulihan ekonomi pada tahun ini akan dipengaruhi kecepatan pemerintah memulihkan tingkat konsumsi kelas menengah. Dia menuturkan sampai saat ini, kelas menengah masih cenderung menahan diri untuk berbelanja.
Dia menjabarkan kondisi likuiditas perbankan pada awal tahun ini masih masuk kategori kelebihan likuiditas. Pasalnya, tabungan konsisten naik dari tahun lalu. Di sisi lain penyaluran kredit usaha belum optimal.
"Kalau masalah kelas menengah ini bisa diurai maka target pertumbuhan ekonomi 4,5%-5,5% itu dipenuhi. Uang mereka [kelas menengah] numpuk di bank, sementara yang di bawah dan pedesaan itu sudah normal dengan pasar tradisional sudah ramai," katanya dalam acara Talkshow UU Cipta Kerja, Jumat (5/3/2021).
Komisi XI, sambungnya, dapat memaklumi langkah pemerintah mulai memberikan insentif pajak kepada kelas menengah pada tahun ini. Setidaknya, terdapat 2 skema insentif pajak bagi kelas menengah pada tahun ini, yaitu insentif PPnBM mobil baru dan insentif PPN pembelian rumah.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan agar pemerintah jeli dalam memberi insentif pajak bagi kelas menengah. Pasalnya, kebijakan tersebut relatif baru sehingga minim data pembanding untuk mengukur efektivitas penerapan kebijakan.
Oleh karena itu, kajian perlu dilakukan secara periodik untuk mengukur dampak relaksasi fiskal pada pemulihan konsumsi kelas menengah. Jika tidak memberikan dampak signifikan maka pemerintah perlu memikirkan opsi alternatif untuk menggenjot konsumsi kelas menengah.
"Jadi insentif pajak yang baru ini harus dikaji juga dampaknya," terangnya.
Selain itu, Fathan menambahkan rangkaian kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah juga harus dibarengi dengan peningkatan kepastian hukum. Menurutnya, indikator kepastian hukum bidang perpajakan sangat penting agar pelaku usaha tidak berlarut-larut dalam sengketa.
"Kepastian hukum ini tidak hanya bagaimana membuat kegiatan investasi nyaman, tapi juga kepastian hukum agar tidak melulu terjadi sengketa," imbuhnya. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Yang menjadi catatan, kepastian hk bukan hanya agar investasi nyaman dan tidak melulu terjadi sengketa. Tetapi juga praktik yang sehat serta hak tenaga kerja yang harus terpenuhi.
