KEBIJAKAN FISKAL

Belanja Teknologi Jadi Perhatian Tahun Depan, Ini Kata Jokowi

Dian Kurniati | Selasa, 04 Mei 2021 | 14:08 WIB
Belanja Teknologi Jadi Perhatian Tahun Depan, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan teknologi akan menjadi salah satu perhatian dalam belanja pemerintah tahun depan.

Jokowi mengatakan belanja teknologi sudah makin mendesak seiring dengan berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang tersebut. Indonesia harus memperlakukan belanja teknologi sebagai investasi untuk menangkap peluang ekonomi dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi. Kita garis bawahi ini, dan harus jelas manfaatnya, terutama manfaat publik, manfaat bagi masyarakat dan negara," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga:
Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Jokowi mengatakan pembelanjaan anggaran untuk teknologi juga membutuhkan penghitungan layaknya investasi pada umumnya. Menurutnya, pemerintah tetap harus menghitung efisiensinya, kontribusi untuk pengembangan teknologi di dalam negeri, serta soal return on investment agar investasi itu dapat berkelanjutan.

Jokowi menjelaskan situasi pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan teknologi informasi makin mendesak. Pandemi telah mengubah cara kerja pemerintah, model konsumsi masyarakat, serta kegiatan bisnis yang kini lebih banyak dilakukan secara online.

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga menjadi makin terbiasa dan bergantung pada teknologi informasi karena ruang interaksi perlu dibatasi untuk mencegah penularan virus.

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Jokowi menilai adaptasi terhadap teknologi juga perlu dilakukan para pemerintah daerah. Dia beralasan ada peluang keuntungan yang lebih besar jika semua kegiatan berjalan dengan memanfaatkan teknologi.

"Karena dari situlah value added diciptakan. Sangat tergantung pada kecanggihan inovasi dan teknologinya," ujarnya.

Jokowi kemudian berharap Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga berinovasi dan memproduksi teknologi secara mandiri. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Mei 2021 | 08:27 WIB

Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Pengeluaran Pemerintah untuk teknologi sudah seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah. Teknologi sendiri menjadi salah satu aset untuk asa mendatang bagi negara, khususnya untuk manfaat publik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting bagi Pemerintah

05 Mei 2021 | 04:47 WIB

Dengan teknologi pula mampu membantu pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara dengan lebih efektif dan efisien. Pengembangan di bidang IT dan Teknologi untuk pajak perlu agar memangkas collection cost bagi pemerintah

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Selasa, 30 April 2024 | 15:30 WIB PENERIMAAN CUKAI

Setoran Cukai Minuman Alkohol Tumbuh 6,58 Persen pada Kuartal I/2024

Selasa, 30 April 2024 | 09:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.262,1 Triliun pada Akhir Maret 2024

BERITA PILIHAN
Minggu, 05 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Terima SHU Koperasi, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 05 Mei 2024 | 12:43 WIB KETUA WELLNESS HEALTHCARE ENTREPRENEUR ASSOCIATION, AGNES LOURDA:

‘Pajak Lebih Tinggi, Pemerintah Tak Menyadari Malah Menekan Industri’

Minggu, 05 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Perinci Aturan Pajak Daerah, Kabupaten/Kota Diimbau Siapkan 4 Perkada

Minggu, 05 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai

Minggu, 05 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Alasan Kebijakan Baru soal Impor Barang Kiriman PMI Berlaku Surut