PENANGANAN COVID-19

Ada Usul Pegawai DJP dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Dian Kurniati | Sabtu, 13 Februari 2021 | 07:01 WIB
Ada Usul Pegawai DJP dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Youtube TV Parlemen)

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam (Fraksi PKS) mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pegawai Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19.

Ecky mengatakan pegawai DJP dan DJBC termasuk kelompok yang berisiko tertular Covid-19 karena sering bertemu langsung dengan masyarakat. Apalagi, penerimaan negara juga sangat tergantung pada kinerja pegawai di kedua institusi tersebut.

"Mereka kan berjuang untuk mencari penerimaan negara, [sehingga] mereka juga menjadi prioritas mendapat vaksin," kata alumnus STAN ini dalam rapat kerja bersama Sri Mulyani, Senin (8/2/2021).

Baca Juga:
Ada Keluhan soal Layanan Bea Cukai? DJBC Sediakan 6 Saluran Pengaduan

Ecky mengatakan usulannya itu juga merupakan aspirasi dari pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III di Bogor. Dia menilai Sri Mulyani memiliki kapasitas untuk memperjuangkan vaksinasi bagi pegawai DJP dan DJBC itu kepada Kementerian Kesehatan.

Ia meyakini pemberian vaksin ke pegawai DJP dan DJBC akan mencegah mereka tertular Covid-19 sehingga lebih efektif bekerja. Pada akhirnya, upaya pengumpulan perpajakan juga bisa lebih optimal. "Tidak mungkin ada belanja pemerintah kalau tidak ada penerimaan negaranya," ujarnya.

Jumat pekan lalu, beberapa anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Ada Whistleblowing System di DJP, Apa Saja yang Bisa Diadukan?

Mereka mengunjungi Kanwil DJP Jawa Barat III di Bogor dan menerima laporan penerimaan pajak turun karena melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengenai vaksinasi, pemerintah saat ini masih berupaya melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 1,3 juta tenaga medis. Setelahnya, prioritas vaksinasi bergeser kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan petugas pelayanan publik lainnya.

Vaksinasi tahap kedua diperkirakan dimulai akhir Februari atau awal Maret 2020. Pemerintah juga telah mendatangkan 19,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac Life Science Co. Ltd asal China, baik dalam bentuk jadi maupun bulk atau bahan baku. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

14 Februari 2021 | 08:29 WIB

suatu langkah yang baik, karena masa pelaporan SPT pun sudah dekat jadi dengan pemberian vaksin dapat menciptakan pelayanan maksimal dari otoritas pajak untuk WP sehingga memaksimalkan penerimaan pajak

13 Februari 2021 | 22:25 WIB

Siapapun yan diberikan vaksin duluan semoga tepat sasaran kepada yang benar benar membutuhkan.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 November 2023 | 15:00 WIB PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Ada Keluhan soal Layanan Bea Cukai? DJBC Sediakan 6 Saluran Pengaduan

Jumat, 22 September 2023 | 12:30 WIB DITJEN PAJAK

Ada Whistleblowing System di DJP, Apa Saja yang Bisa Diadukan?

Senin, 04 September 2023 | 11:30 WIB KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

Cek Apartemen Milik WP Prominen, Petugas Pajak Adakan Kunjungan

Selasa, 29 Agustus 2023 | 16:04 WIB TATA KELOLA ORGANISASI

Pegawai DJP, Dirjen Pajak: Ada Sekitar 1.300 Penilai

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI