BELANDA

Terbongkar, Praktik Produksi Rokok Ilegal Ini Gerus Penerimaan Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 April 2021 | 17:53 WIB
Terbongkar, Praktik Produksi Rokok Ilegal Ini Gerus Penerimaan Pajak

Salah satu tempat praktik produksi rokok ilegal yang berhasil dibongkar. (foto: europol.europa.eu)

AMSTERDAM, DDTCNews – Interpol melakukan koordinasi dengan kepolisian Belanda dan Polandia membongkar praktik produksi rokok ilegal yang menggerus penerimaan pajak.

Hasil operasi di kedua negara tersebut berhasil mengamankan 30 orang dan menyita 30 ton tembakau siap produksi. Petugas juga mengamankan 5,4 juta batang rokok ilegal siap edar untuk pasar Eropa.

"Para tersangka adalah anggota dari geng kejahatan yang terorganisasi. Mereka yang membanjiri pasar Eropa dengan jutaan rokok palsu ilegal," tulis keterangan Interpol, dikutip pada Kamis (29/4/2021).

Baca Juga:
Setoran Pajak Hanya Tumbuh 3%, DJP Jakarta Pusat Fokuskan Pengawasan

Interpol menjelaskan operasi penegakan hukum dimulai dari Belanda. Ada 2 pabrik rokok ilegal, Schaijk dan Heerlen, yang berhasil dibongkar pada akhir Maret 2021. Polisi menyebut kapasitas pabrik ilegal tersebut mampu memproduksi lebih dari 1 juta batang rokok per hari.

Dengan demikian, pemerintah Belanda kehilangan potensi penerimaan pajak senilai €234.000 (sekitar Rp4 miliar) per hari dari aktivitas setiap pabrik rokok ilegal tersebut. Polisi Belanda menangkap 21 orang warga Polandia dan Ukraina yang bekerja di kedua pabrik tersebut.

"Barang bukti yang disita sebanyak 5,4 juta rokok palsu dan 40 ton tembakau mentah dan 800 kilogram tembakau jenis hookah," terangnya.

Baca Juga:
DJP Jakbar: Penerimaan Pajak Konstruksi dan Real Estat Tumbuh 25,5%

Penggerebekan pabrik rokok ilegal di Belanda kemudian dikembangkan dengan operasi di Polandia. Tahap kedua dilakukan pada pertengahan April untuk membongkar dalang kriminal peredaran rokok ilegal di Eropa.

Hasil operasi berhasil mengamankan 9 orang dan menyita 50 ton tembakau serta mesin yang digunakan untuk produksi rokok. Polisi juga menyita senjata api, seragam polisi palsu, alat komunikasi radio, dan perangkat pengacau sinyal.

"Penggerebekan kedua diperkirakan kerugian yang dialami Pemerintah Polandia lebih dari 52 juta zloty Polandia [sekitar Rp198 miliar]," ungkap Interpol, seperti dilansir occrp.org. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

29 April 2021 | 22:43 WIB

Perlu diperhatikan nih untuk Indonesia, mengingat naiknya cht bisa memicu tumbuhnya rokok ilegal Indonesia karena harga rokok semakin mahal. Perlu dilakukan penindakan dari bea cukai dan kepolisian untuk menindak rokok ilegal agar potensi pajak dan cukai di Indonesia tidak terbuang

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 02 Mei 2024 | 15:08 WIB DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Setoran Pajak Hanya Tumbuh 3%, DJP Jakarta Pusat Fokuskan Pengawasan

Selasa, 30 April 2024 | 15:55 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar: Penerimaan Pajak Konstruksi dan Real Estat Tumbuh 25,5%

Senin, 29 April 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Cek Toko-Toko, Petugas Bea Cukai Cari Peredaran Rokok Ilegal

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI