DDTC Perpajakan-Bundling_Buku-TOP_Artikel
Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

Syarat dan Ketentuan Insentif PPh Final UMKM DTP Terbaru

Archie Teapriangga | Senin, 27 Juli 2020 | 12:00 WIB
Syarat dan Ketentuan Insentif PPh Final UMKM DTP Terbaru
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , PPh Final UMKM DTP
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

27 Juli 2020 | 15:06 WIB

Very insightful! dengan infografis pajak seperti ini memang dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat yang masih awam dengan peraturan perpajakan. Diharapkan dengan infografis pajak dibarengi dengan publikasi yang masif, diharapkan bisa menambah literasi masyarakat khususnya terhadap isu-isu perpajakan terbaru.

ARTIKEL TERKAIT
Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21
Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun
Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya
Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Aspek Pajak Penghasilan dalam P2P Lending
Senin, 22 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Pajak Penghasilan dalam P2P Lending

BERITA PILIHAN
Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…
Minggu, 28 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini
Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan
Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak
Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I
Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap
Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21
Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah
Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK Sederet Urusan Pajak yang Tidak Dapat Dikuasakan kepada Pihak Lain
2
INFOGRAFIS PAJAK Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22
3
INFOGRAFIS PAJAK PPN atas Penyerahaan Kendaraan Bermotor Bekas
4
INFOGRAFIS PAJAK Penghitungan PPh 21 atas Upah Satuan Lebih dari Rp 2,5 Juta per Hari
5
INFOGRAFIS PAJAK Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari
TERBARU
1
KEBIJAKAN PEMERINTAH Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?
2
KEBIJAKAN PAJAK Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…
3
KEBIJAKAN PEMERINTAH Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini
4
KEBIJAKAN KEPABEANAN Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan
5
PERPRES 56/2024 Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak