Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews – Melalui akun Instagram miliknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai pemajakan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer yang masuk dalam PMK 6/2021.
Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani juga memberikan penekanan pada beberapa hal dengan huruf kapital. Dia mengatakan ketentuan yang ada dalam PMK 6/2021 tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.
“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer SUDAH BERJALAN. JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan tersebut, Sabtu (30/1/2021).
Sri Mulyani menyatakan ketentuan dalam PMK 6/2021 bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Selain itu, beleid tersebut juga untuk memberi kepastian hukum.
Untuk pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN dilakukan sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). Dengan demikian, distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi.
Kemudian, untuk token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token. Namun, pengenaan PPN hanya dilakukan atas jasa penjualan atau komisi yang diterima agen penjual.
Terkait dengan voucer, PPN tidak dikenakan atas nilai voucer. Hal ini dikarenakan voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.
Adapun pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa serta PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak dimuka bagi distributor/agen. Pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.
“JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER. PAJAK YANG ANDA BAYAR JUGA KEMBALI UNTUK RAKYAT DAN PEMBANGUNAN. KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI -MARI KITA BASMI BERSAMA..!” tulis akun @smindrawati.
Terkait dengan PMK 6/2021 tersebut, Ditjen Pajak (DJP) juga sudah memberikan penjelasan. Anda dapat membacanya pada artikel ‘Simak, Ini Penjelasan Resmi DJP Soal PMK PPN dan PPh Penjualan Pulsa’. (kaw)
View this post on Instagram
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Klarifikasi secara terang dan jelas memberikan pemahaman yang jelas juga. Karena informasi sebelumnya hanya terpotong pada pembaruan pajak pulsa, dan media juga berkontribusi karena kerap kali memberikan Clickbait, tentu saja berujung pada pro dan kontra yang muncul akibat kesalah pahaman informasi.
PMK ini diterbitkan untuk memberikan kepastian pada level playing field sehingga tidak terjadi multi interpretatif...
