PERLUASAN OBJEK CUKAI

Kemenkeu Harapkan Cukai Kantong Plastik Bisa Dipungut Tahun ini

Dian Kurniati | Rabu, 24 Februari 2021 | 15:39 WIB
Kemenkeu Harapkan Cukai Kantong Plastik Bisa Dipungut Tahun ini

Ilustrasi. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu berharap rencana pengenaan cukai pada kantong plastik sudah bisa dieksekusi mulai tahun ini.

Kepala Sub Bidang Cukai BKF Sarno mengatakan rencana ekstensifikasi barang kena cukai berupa kantong plastik telah lama dibahas bersama DPR. Target penerimaannya sudah tertuang dalam dokumen APBN sejak 2017.

"Untuk tahun 2021, pemerintah berharap pengenaan cukai pada kantong plastik dapat diterapkan mengingat pembahasan yang sudah cukup lama," katanya, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga:
Redam Produksi Sampah di Negara Ini, RUU Cukai Plastik Perlu Disahkan

Sarno mengatakan UU Cukai mengatur pemerintah harus menyampaikan rencana ekstensifikasi barang kena cukai kepada Komisi XI DPR untuk mendapatkan persetujuan dan masuk dalam APBN. Pada APBN 2021, pemerintah dan DPR sepakat memasukkan target penerimaan cukai kantong plastik Rp500 miliar.

Pemerintah mulai membahas rencana pengenaan cukai pada kantong plastik sejak 2016 dan untuk pertama kalinya memasukkan target penerimaan pada APBN 2017. Pada awal 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menemui Komisi XI DPR untuk secara khusus membahas rencana ekstensifikasi barang kena cukai.

Selain kantong plastik, dia juga mengusulkan cukai dikenakan kepada produk minuman berpemanis dan emisi karbon. Namun, belum ada keputusan dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga:
DPR Buka Peluang untuk Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

Ketika memaparkan kinerja penerimaan cukai 2020 akhir bulan lalu, Sri Mulyani kembali meminta dukungan DPR untuk menambah barang kena cukai. Alasannya, kecenderungan penerimaan cukai selama ini hanya bergantung pada produk hasil tembakau.

Dia menilai penambahan barang kena cukai juga akan membantu peningkatan penerimaan perpajakan tahun inI. Langkah tersebut juga diyakini akan mengurangi konsumsi barang yang memberikan dampak buruk kepada masyarakat.

"Komposisi penerimaan cukai kita masih sangat tergantung hanya pada satu komoditas. Barangkali nanti DPR bisa mendukung pemerintah untuk mulai mengekspansi basis dari cukai kita," katanya saat itu. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Februari 2021 | 22:09 WIB

ini adalah langkah yang baik dan perlu kita apresiasi. kiranya pengenanaan cukai pada plastik dapat membantu menekan penggunaan plastik tidak ramah lingkungan, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan negara yang diproyeksikan mencapai Rp 1,6 triliun —cukai Rp 30 ribu per kilogram dengan tingkat konsumsi sekitar 55 juta kilogram per tahun. namun, menyoal pada penerapan cukai plastik, kiranya pemerintah perlu hati-hati dengan menerapkannya secara bertahap demi stabilitas dunia bisnis. selain itu, pemerintah perlu mendorong dan memberikan insentif pada industri yang berhasil membuat alternatif yang lebih ramah lingkungan.

24 Februari 2021 | 17:17 WIB

Ekstensifikasi BKC yaitu plastik memang sudah seharusnya diimplementasikan dalam waktu dekat. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara atas pungutan cukai, tetapi juga menanggapi isu lingkungan yaitu pencemaran akibat plastik. Dengan adanya kebijakan ini semoga dapat menjadi salah satu usaha menurunkan konsumsi plastik dalam jangka panjang.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI

BERITA PILIHAN
Minggu, 05 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Terima SHU Koperasi, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 05 Mei 2024 | 12:43 WIB KETUA WELLNESS HEALTHCARE ENTREPRENEUR ASSOCIATION, AGNES LOURDA:

‘Pajak Lebih Tinggi, Pemerintah Tak Menyadari Malah Menekan Industri’

Minggu, 05 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Perinci Aturan Pajak Daerah, Kabupaten/Kota Diimbau Siapkan 4 Perkada

Minggu, 05 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai

Minggu, 05 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Alasan Kebijakan Baru soal Impor Barang Kiriman PMI Berlaku Surut