UU CIPTA KERJA

DPR Minta Masyarakat Awasi Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Desember 2020 | 14:34 WIB
DPR Minta Masyarakat Awasi Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Peran masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat meningkat dalam penyusunan regulasi turunan UU Cipta Kerja, termasuk klaster perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pembahasan UU Cipta Kerja secara keseluruhan dilakukan dalam 64 kali rapat antara pemerintah dan DPR. Total rapat tersebut terdiri dari 2 rapat kerja, 56 kali rapat panitia kerja (Panja), dan 6 kali rapat tim perumus (Timus).

“Puluhan rapat itu dibahas bersama dengan ahli, pakar, dan akademisi. Stakeholder terkait juga ikut dilibatkan dalam perumusan RUU," katanya dalam acara Sosialisasi Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan, Senin (7/12/2020).

Baca Juga:
Reformasi Pajak 1983, RI Ingin Lepas dari Ketergantungan Sektor Migas

Dito menyebut proses perumusan UU Cipta Kerja penuh dengan tantangan dan kerap diwarnai penolakan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya sosialisasi dan akses publik terhadap UU Cipta Kerja saat awal pengesahan.

Dia menyatakan proses sosialisasi tersebut perlu digencarkan kembali untuk memberikan pengertian yang holistik. Kerja pengawasan kini tidak hanya berlaku untuk DPR. Pasalnya, masyarakat juga turut berperan untuk mengawal proses perumusan kebijakan yang menjadi aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Salah satu yang perlu dikawal adalah ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk merampungkan seluruh aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tidak melampaui 3 bulan pascaditeken menjadi UU. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut memantau progres aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja di laman uu-ciptakerja.go.id.

Baca Juga:
Upah Minimum Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang Setahun

"Untuk peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama 3 bulan dan masyarakat bisa memantau serta memberikan masukan atas rancangan aturan pelaksanaan tersebut," terangnya.

Dito mengatakan makin cepat dirilisnya aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, proses pemulihan ekonomi nasional juga akan bisa terakselerasi. Dengan demikian, ekonomi bisa kembali tumbuh positif mulai kuartal I/2021.

"Dengan adanya UU Cipta Kerja ini dan ditambah vaksin juga sudah mulai masuk diharapkan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2020 bisa lebih baik lagi dan pada 2021 bisa tumbuh hingga 5%," imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

07 Desember 2020 | 19:45 WIB

Pembuatan UU turunan tersebut hendaknya ikut melibatkan masyarakat agar timbul kepastian hukum sehingga dapat meminimalisir dispute yang berpotensi terjadi saat diimplementasikan.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 November 2023 | 11:11 WIB UPAH MINIMUM PROVINSI

Waduh, Ada 3 Provinsi yang Tetapkan Upah Minimum Tidak Sesuai Aturan

Rabu, 22 November 2023 | 14:17 WIB UPAH MINIMUM PROVINSI

Daftar Lengkap UMP 2024 untuk Seluruh Provinsi di Indonesia

BERITA PILIHAN
Senin, 06 Mei 2024 | 17:19 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Senin, 06 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Akuntan Publik?

Senin, 06 Mei 2024 | 16:38 WIB KINERJA EKONOMI KUARTAL I/2024

Data BPS: Pengeluaran Pemerintah dan LNPRT Tumbuh Double Digit

Senin, 06 Mei 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Pekerja Migran yang Paham Aturan, Bawa Barang Bakal Lancar

Senin, 06 Mei 2024 | 16:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Ajukan Restitusi, WP yang Penuhi Syarat Ini Diperiksa di Kantor Pajak

Senin, 06 Mei 2024 | 14:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Tingkat Pengangguran Turun ke 4,82%, Pekerja Informal Masih Dominan

Senin, 06 Mei 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Wamenkeu Harap Investasi Makin Meningkat

Senin, 06 Mei 2024 | 14:00 WIB LITERASI KRIPTO

Aset Kripto Berisiko Tinggi, Investor Harus Teredukasi