ADMINISTRASI PAJAK

DJP Pastikan Sistem E-Faktur Sudah Normal

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 Juni 2020 | 18:45 WIB
DJP Pastikan Sistem E-Faktur Sudah Normal

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan kendala yang rasakan wajib pajak untuk aplikasi e-faktur karena adanya pembaruan sistem yang dilakukan otoritas.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan kendala yang dihadapi wajib pajak yang menggunakan e-faktur karena pada saat yang bersamaan dilakukan pemeliharaan sistem e-faktur. Akibatnya, wajib pajak mendapat kendala saat mengakses layanan e-faktur.

"Jadi ada maintenance di digital certificate-nya [sistem e-faktur]," katanya Rabu (24/6/2020).

Baca Juga:
Faktur Pajak Kena Reject Berhari-hari, Pastikan e-Faktur Versi Terkini

Iwan memastikan proses pemeliharaan tersebut telah rampung sore ini, Rabu (24/6/2020). Dengan demikian, layanan e-faktur DJP sudah kembali normal dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Adapun fungsi e-faktur merupakan aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) secara elektronik.

E-faktur harus dibuat ketika pengusaha kena pajak melakukan transaksi saat penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kemudian e-faktur juga dibuat saat PKP menerima pembayaran sebelum penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Baca Juga:
Dekati Implementasi Penuh NPWP 16 Digit, Belum Ada Update e-Faktur

"Sekarang [e-faktur] sudah on lagi," terang Iwan.

Seperti diketahui, sistem e-faktur sempat bermasalah sejak Rabu siang, 24 Juni 2020. Banyak wajib pajak mengeluhkan gangguan saat menggunakan aplikasi e-faktur.

Otoritas melalui akun sosial media kemudian meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan wajib pajak. Sistem e-faktur disebut sedang dalam proses pemeliharaan sehingga layanan kepada wajib pajak menjadi terganggu. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

25 Juni 2020 | 00:07 WIB

ACCOUNT PERPAJAKN KHUSUNYA PPN SEBAIKNYA HARUS SDH DAPAT DIAKSES PERLAYER DI INTERNAL KANTOR2 DJP.... KLO PERLU SAMPAI 4 LAYER DIBAWAHNYA.. HINGGA TRANSAKSI AKAN BISA DITAHU... AWAS .. PENGGUNAAN FAKTUR YANG KELIRU ..HARUS DICEGAH..DGN PENGAMATAN DAN PENELITIAN (BENCMARK KLU) SECARA SYSTEM.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 13 Mei 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak Kena Reject Berhari-hari, Pastikan e-Faktur Versi Terkini

Jumat, 03 Mei 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dekati Implementasi Penuh NPWP 16 Digit, Belum Ada Update e-Faktur

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Jumat, 17 Mei 2024 | 11:17 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! Ada 8.758 WP Ajukan Perpanjangan Lapor SPT Tahunan 2023

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tahukah Kamu? Di Mana Negara Menyimpan Uang yang Terkumpul dari Pajak?

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:10 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Ini Tugas Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak yang Dibentuk MA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:52 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tunjuk 6 PMSE Jadi Pemungut PPN, Mulai dari Amazon Hingga Evernote

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Trik Adaptasi Mental bagi Praktisi Pajak di Situasi VUCA