INGGRIS

Biaya Layanan Kesehatan Tinggi, Kenaikan Pajak Tahun Depan Rekor

Redaksi DDTCNews | Rabu, 08 September 2021 | 18:30 WIB
Biaya Layanan Kesehatan Tinggi, Kenaikan Pajak Tahun Depan Rekor

Seorang petugas kesehatan berdiri di samping kontainer berpendingin yang menampung lebih dari 400.000 dosis vaksin penyakit virus corona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford, yang disumbangkan ke Kenya oleh pemerintah Inggris, di Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya, Sabtu (31/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Baz Ratner/AWW/sa.

LONDON, DDTCNews - Warga Inggris harus bersiap dengan kenaikan pajak tertinggi dalam 40 tahun terakhir yang akan berlaku pada tahun depan.

Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mengumumkan rencana kebijakan pajak pada tahun fiskal 2022/2023. Salah satu yang dijabarkan adalah rencana implementasi pajak layanan kesehatan dan iuran jaminan sosial sebesar 1,25%.

"Melalui pajak ini akan mengumpulkan penerimaan sekitar £12 miliar setahun. Hasilnya akan digunakan untuk mengatasi masalah sistem kesehatan nasional yang disebabkan pandemi Covid-19," katanya dikutip pada Rabu (8/9/2021).

Baca Juga:
DPR Buka Peluang untuk Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

PM Johnson menuturkan penerapan jenis pajak baru juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Dia menyampaikan kebijakan pajak layanan kesehatan dan iuran jaminan jaminan sosial tidak akan berdiri sendiri.

Pemerintah juga akan meningkatkan pungutan pajak atas dividen saham. Beban pajak dari pembagian dividen saham akan naik 1,25% mulai anggaran tahun depan.

Adapun skema pajak layanan kesehatan akan mulai dipungut pada April 2022. Beban pajak tersebut dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. Selanjutnya pungutan tersebut akan menjadi sistem yang terpisah dari pungutan PPh orang pribadi pada 2023.

Baca Juga:
Sudah Lewat Deadline, DJP Minta WP Badan Tetap Laporkan SPT Tahunan

Pembayaran pajak baik oleh pemberi kerja dan pekerja akan muncul pada slip gaji karyawan. Dengan demikian, pekerja Inggris akan menghadapi dua pungutan yaitu PPh dan pajak layanan kesehatan.

"Hasil penerimaan pajak digunakan untuk mengejar backlog layanan kesehatan di NHS [BPJS Kesehatan Inggris], meningkatkan kapasitas ruang perawatan rumah sakit hingga 9 juta ruang tambahan untuk rawat jalan, pemindaian medis, dan ruang operasi," terang PM Johnson.

Dia menyebutkan proyeksi penerimaan dalam 3 tahun akan mencapai £5,4 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan tambahan dana tersebut untuk reformasi sistem jaminan sosial.

Baca Juga:
DJP Memulai Penelitian Komprehensif, Ikuti Daftar Prioritas Pengawasan

Salah satu kompensasi yang dijanjikan adalah pemerintah akan menanggung 100% biaya perawatan kesehatan untuk warga yang memiliki aset atau harta kurang dari £20.000.

Selain itu, warga dengan aset dengan rentang £20.000 hingga £100.000 akan mendapatkan subsidi pemerintah untuk perawatan kesehatannya. "Semua orang akan berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Masalah backlog kamar perawatan tidak bisa diperbaiki tanpa memberikan uang yang dibutuhkan NHS," papar Johnson.

Sementara itu, Institute for Fiscal Studies mengungkapkan potensi tambahan penerimaan akan lebih besar dari proyeksi pemerintah. Setidaknya kas negara akan bertambah £12 miliar pada tahun pertama penerapan.

"Bisa dikatakan pada 2022, kita akan melihat kenaikan pajak tertinggi dalam 40 tahun," terang Institute for Fiscal Studies seperti dilansir BBC. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

09 September 2021 | 13:04 WIB

Upaya Inggris menangani pandemi

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI