KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Insentif PPnBM, DJP Ajak Masyarakat Segera Beli Mobil

Dian Kurniati | Kamis, 22 April 2021 | 10:50 WIB
Ada Insentif PPnBM, DJP Ajak Masyarakat Segera Beli Mobil

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam dialog Kemenkeu Corpu Talk, Kamis (22/4/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mendorong masyarakat segera memanfaatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil ditanggung pemerintah (DTP) mengingat masa berlaku fasilitas tersebut terbatas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan insentif pajak tersebut membuat harga mobil menjadi lebih murah. Insentif itu berlaku dalam waktu terbatas sehingga ia menyarankan masyarakat segera membeli mobil.

"Direktorat Jenderal Pajak mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Cara ini kami yakini salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional," katanya dalam dialog Kemenkeu Corpu Talk, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga:
Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Neilmaldrin meyakini insentif PPnBM mobil DTP akan mendorong penjualan mobil yang sempat mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19. Jika penjualan mobil meningkat, sektor usaha industri otomotif juga akan segera pulih.

Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah mendukung sektor industri. Mengutip data Kementerian Perindustrian, ia menyebut industri otomotif memberikan sumbangsih 4,24% terhadap PDB nonmigas sepanjang 2020.

Selain itu, membaiknya industri otomotif juga diyakini akan mendorong ekspor mobil yang lebih besar. Ekspor kendaraan bermotor roda dua atau roda empat atau lebih, termasuk komponennya ini mencapai Rp65,99 triliun pada 2020.

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Insentif PPnBM mobil DTP tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021. Melalui beleid tersebut, pemerintah memberikan insentif pada 4 jenis mobil. Pertama, mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc.

Kedua, kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Insentif pada 2 jenis kendaraan tersebut berlaku dalam 3 tahap, yakni diskon 100% dari PPnBM terutang untuk masa pajak April hingga Mei 2021, diskon 50% pada Juni hingga Agustus 2021, dan diskon 25% untuk September hingga Desember 2021.

Baca Juga:
Penyediaan Tenaga Kerja Kena PPN, Pakai Nilai Lain atau Penggantian?

Ketiga, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentifnya terdiri atas dua tahap, yakni diskon PPnBM 50% untuk masa pajak April hingga Agustus 2021 dan diskon 25% pada September hingga Desember 2021.

Keempat, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif diberikan dalam 2 tahap, yakni diskon 25% pada April hingga Agustus 2021 dan diskon 12,5% pada September hingga Desember 2021. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

22 April 2021 | 15:50 WIB

Dengan adanya insentif ini, pemerintah perlu memperhatikan eskternalitas negatif yang ditimbulkan walaupun insentif ini dapat mendorong industri otomotif pasca terdampak pademi karena pada dasarnya pengenaan PPnBM adalah untuk menekan konsumsi konsumsi suatu barang.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Penyediaan Tenaga Kerja Kena PPN, Pakai Nilai Lain atau Penggantian?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI