KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Mendag: Digitalisasi Pasar Tak Boleh Matikan UMKM & Pasar Konvensional

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Juli 2022 | 15:30 WIB
Mendag: Digitalisasi Pasar Tak Boleh Matikan UMKM & Pasar Konvensional

Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja daring di salah satu situs belanja daring di Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

BANDUNG, DDTCNews - Pemerintah tengah mengejar target digitalisasi 1.000 pasar rakyat dan 1 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Kendati begitu, keberadaan pasar konvensional tetap menjadi perhatian.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan digitalisasi pasar rakyat dilakukan guna pedagang bisa mengakses marketplace. Hal ini perlu dilakukan mengingat era digital yang melaju pesat dan pola belanja masyarakat yang sudah bergeser dari offline ke online. Adanya pandemi Covid-19 justru menjadi katalisator bagi pergeseran pola konsumsi ini.

"Namun, jangan sampai digitalisasi pasar ini berimbas pada tutupnya pasar konvensional. Artinya, ekosistem daring dibangun dan ekosistem luring dikembangkan," kata mendag dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (25/7/2022).

Baca Juga:
Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak

Digitalisasi pasar, menurut Zulkifli, juga berfungsi mempermudah 'pertemuan' antara pedagang dan pembeli. Pertemuan yang dimaksud tidak semata-mata tatap muka namun alur komunikasi dan rantai distribusi yang bisa lebih pendek.

Pemerintah meyakini digitalisasi pasar bisa meningkatkan keuntungan pelaku UMKM. Menurut mendag, dengan jumlah UMKM lebih dari 64 juta, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengakselerasi transformasi digital sektor pedagangan.

Pemerintah sendiri telah menggandeng sejumlah pihak untuk memperdalam digitalisasi pasar. Beberapa kerja sama yang sudah dijalin antara lain dengan Bank Indonesia melalui program transaksi nontunai Sehat, Inovatif, Aman, Pakai (SIAP) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta pemanfaatan lokapasar melalui Tokopedia.

Baca Juga:
Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

Selain itu, kerja sama lainnya adalah pemanfaatan ride hailing melalui Grab; penerapan situs web pasar, informasi harga dan pencatatan omzet pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP); penerapan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP); serta penerapan pembayaran retribusi secara elektronik melalui perbankan daerah maupun nasional.

Hingga Juli 2022 sebanyak 2.047 pasar rakyat sudah menggunakan situs web pasar melalui SISP; 10 pasar rakyat onboarding pemasaran secara digital di Tokopedia; 537 pasar rakyat memanfaatkan e-monitoring harga barang kebutuhan pokok (bapok) melalui SP2KP; serta 9,7 juta UMKM memanfaatkan SIAP QRIS.

Kemudian, sebanyak 106.702 pedagang telah menggunakan pembayaran retribusi secara elektronik yang onboarding dan memanfaatkan platform digital, serta rencana implementasi pembukaan GrabMart bagi pedagang pasar di 6 kota di Indonesia.

Baca Juga:
Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Mendag pun meminta dinas yang membidangi perdagangan di daerah untuk turut menyosialisasikan dan mendorong program digitalisasi pasar rakyat kepada para pengelola pasar dan pedagang pasar sehingga dapat mempercepat program Digitalisasi Pasar Rakyat di Indonesia.

“Saya sangat berharap digitalisasi perdagangan yang dilakukan di pasar rakyat dan UMKM dapat menjadi salah satu upaya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan inklusif,” ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

26 Juli 2022 | 09:33 WIB

seharusnya UMKM dan pasar konvensional , harus dibimbing dalam menerapkan digitali transaction dan melek teknologi, karena mau ga mau harus dapat beradaptasi

Audina Pramesti 25 Juli 2022 | 23:44 WIB

Digitalisasi dapat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, diantaranya melalui metode pembayaran digital yang dapat memudahkan transaksi serta membantu memperluas pemasaran produk dengan penjualan secara daring sehingga produk dapat dikenal secara luas dan mempermudah untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Trik Adaptasi Mental bagi Praktisi Pajak di Situasi VUCA

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak