RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN

Belanja Pemerintah Bakal Direm Mulai Tahun Depan, Ini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Agustus 2021 | 12:00 WIB
Belanja Pemerintah Bakal Direm Mulai Tahun Depan, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan & RAPBN 2022, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Guna mendukung agenda konsolidasi fiskal, pemerintah berencana mengerem nilai alokasi belanja pemerintah mulai tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pagu belanja dalam postur RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 triliun. Penetapan pagu tersebut hanya naik 0,4% dibandingkan dengan proyeksi APBN 2021 senilai Rp2.697,2 triliun.

"Belanja steady dengan naik 0,4% dari outlook tahun ini. Pemerintah mencoba lebih teliti melihat komposisi belanja," katanya dalam konferensi pers Nota Keuangan & RAPBN 2022, dikutip pada Selasa (17/8/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Menteri keuangan menyampaikan alokasi belanja pada tahun depan akan tetap fokus pada sektor kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19. Dia juga menekankan upaya konsolidasi fiskal juga berlaku pada semua komponen belanja dalam RAPBN 2022.

Dia menyebutkan pagu belanja pemerintah pusat pada tahun depan ditetapkan sejumlah Rp1.938,3 triliun. Selanjutnya, alokasi transfer ke daerah dan dana desa pada tahun depan ditetapkan senilai Rp770,4 triliun.

Upaya konsolidasi fiskal juga terlihat dari keseimbangan primer yang ditetapkan sejumlah Rp462,1 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi keseimbangan primer tahun ini senilai Rp595,2 triliun.

Baca Juga:
Penyediaan Tenaga Kerja Kena PPN, Pakai Nilai Lain atau Penggantian?

Begitu juga dengan defisit anggaran yang ditekan hingga 4,85% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp868,01 triliun. Target defisit anggaran itu lebih kecil dari proyeksi tahun ini senilai Rp961,4 triliun atau 5,82% terhadap PDB.

"Defisit anggaran itu turun sekitar Rp100 triliun dan ini gambarkan upaya konsolidasi tajam untuk 2022," jelas Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 Agustus 2021 | 14:06 WIB

efisiensi belanja daerah(apbd) sudah seharusnya di awasi secara ketat karena orientasi dprd nya berbeda cenderung asal asalan dan bebagian kuenya

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 03 Mei 2024 | 19:49 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Masih Bisa Sampaikan Laporan Keuangan secara Manual Jika Ini

Jumat, 03 Mei 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Harga Minyak Mentah RI Naik, Imbas Ketegangan di Timur Tengah

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:35 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Koperasi Simpan Pinjam

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Update 2024, Apa Itu Barang Kiriman?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:35 WIB KEBIJAKAN MONETER

Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Penyediaan Tenaga Kerja Kena PPN, Pakai Nilai Lain atau Penggantian?