Apindo Sebut PPS Jadi Kesempatan Terakhir Bagi Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut program pengungkapan sukarela (PPS) akan menjadi kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk patuh.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan skema pengungkapan harta seperti PPS menjadi program terakhir pemerintah. Untuk itu, kesempatan yang diberikan perlu dimanfaatkan dengan optimal oleh wajib pajak.

Terlebih, sambungnya, pemerintah akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, NIK sebagai NPWP menjadi alat utama uji kepatuhan pada masa depan.

"Dengan PPS ini, kalau sudah ada NIK menjadi NPWP, merupakan kesempatan terakhir. Jadi diungkapkan saja," katanya dalam acara Sosialisasi UU HPP pada Selasa (14/12/2021).

Suryadi menilai proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum pajak akan meningkat setelah PPS selesai. Hal tersebut akan menjadi masalah bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam ketentuan perpajakan dan tidak memanfaatkan PPS.

Selain itu, ia memperkirakan pemeriksaan pajak akan lebih besar terjadi pada wajib pajak yang belum patuh dan tidak ikut serta PPS. Untuk itu, ia meyakini pemeriksaan pajak akan meningkat mulai tahun depan.

"Lebih baik diungkapkan saja [melalui PPS] karena kalau tidak, nanti setelah 2022 dan 2023 pasti banyak pemeriksaan. Ini akan menjadi problem," tuturnya.

Untuk diketahui, kebijakan PPS merupakan program pemerintah yang akan diselenggarakan selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Ketentuan itu diatur melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pada PPS, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta bersihnya. PPS akan terbagi dalam 2 skema. Untuk skema 1 PPS, diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah menjadi peserta amnesti pajak 2016.

Sementara itu, skema 2 PPS diberikan untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta bersih dalam SPT Tahunan untuk periode perolehan 2016-2020. (rig)