Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Risiko Shortfall Membengkak, Ini Langkah Lanjutan Ditjen Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengintensifkan upaya ekstra (extra effort) untuk menjaga agar estimasi shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – tidak melebar. Langkah otoritas tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (9/10/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak hingga 7 Oktober 2019 tercatat senilai Rp912 triliun atau 57,8% dari target APBN Rp1.577,56 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut mengalami kontraksi 0,31%.

Berpijak pada kinerja penerimaan yang masih loyo tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan otoritas tengah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) agar estimasi shortfall penerimaan pajak tidak melebar.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

“Saat ini upaya-upaya extra effort sedang diintensifkan,” ujarnya.

Beberapa upaya dilakukan dengan mengoptimalkan 3 instrumen. Pertama, task force yang bertugas menganalisis dan memastikan pelaksanaan optimalisasi data. Kedua, pertukaran data dan informasi rekening wajib pajak dengan sejumlah yurisdiksi. Ketiga, compliance risk management (CRM).

Dalam outlook yang disampaikan pemerintah ke DPR pertengahan tahun ini, shortfall penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp140 triliun. Dalam perkembangan terakhir, ada kabar yang menyatakan shortfall berisiko melebar hingga lebih dari Rp200 triliun.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti topik akan berakhirnya holding period dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan optimistis dana repatriasi tidak akan lari lagi ke luar negeri.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kondisi Ekonomi dan Bisnis

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan berbagai upaya ekstra yang dilakukan otoritas dengan memanfaatkan 3 instrumen tersebut tetap akan dipengaruhi oleh situasi perekonomian. Otoritas tidak bisa berharap banyak.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan

“Kami memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang saat ini kurang baik. Kami laksanakan saja dulu. Semoga hasilnya baik,” ujarnya.

  • Struktur Pajak Rentan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat tren pelemahan penerimaan pajak tersebut sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi otoritas dalam upaya untuk mencapai target penerimaan pada masa depan.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat struktur penerimaan agar tidak rentan goncangan dari sektor tertentu. Menurutnya, struktur pajak saat ini sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi

“Risiko shortfall penerimaan di tahun ini sepertinya akan melebar. Tekanan ekonomi terutama bagi dua sektor utama penerimaan yaitu pertambangan dan industri pengolahan, serta konsumsi masyarakat jelas sangat memukul penerimaan di 2019 ini,” paparnya.

Pemerintah, sambungnya, perlu memperkuat struktur penerimaan pajak yang tidak rentan. Salah satunya dengan meningkatkan kontribusi PPh orang pribadi serta menggali potensi pajak di sektor-sektor yang memiliki kinerja ekonomi baik tapi tidak diikuti dari sisi kinerja penerimaannya.

  • Dana Repatriasi

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto optimistis dana repatriasi dalam kebijakan tax amnesty masih akan betah di Indonesia meskipun holding period 3 tahun berakhir. Hal tersebut dikarenakan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim investasi, baik dari sisi regulasi perizinan maupun insentif.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank

“Kami yakin dana yang sudah masuk ke sini akan tetap dan terus digunakan berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B
  • Rendahnya Pemungutan PBB

Bank Dunia dalam laporan bertajuk ‘Time to ACT: Realizing Indonesia’s Urban Potential’ memaparkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Indonesia hanya 0,57% dari PDB. Ini menjadi salah satu angka terendah di antara negara-negara G20.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpendapat rendahnya pemungutan PBB bisa dikarenakan sulitnya mendapatkan data objek pajak. Selain itu, dibutuhkan penguatan kapasitas administrasi perpajakan dan perbaikan kebijakan. (kaw)

Baca Juga: Artis Pamer Saldo Rekening Bank, DJP: Yang Penting Sudah Masuk SPT

Berpijak pada kinerja penerimaan yang masih loyo tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan otoritas tengah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) agar estimasi shortfall penerimaan pajak tidak melebar.

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

“Saat ini upaya-upaya extra effort sedang diintensifkan,” ujarnya.

Beberapa upaya dilakukan dengan mengoptimalkan 3 instrumen. Pertama, task force yang bertugas menganalisis dan memastikan pelaksanaan optimalisasi data. Kedua, pertukaran data dan informasi rekening wajib pajak dengan sejumlah yurisdiksi. Ketiga, compliance risk management (CRM).

Dalam outlook yang disampaikan pemerintah ke DPR pertengahan tahun ini, shortfall penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp140 triliun. Dalam perkembangan terakhir, ada kabar yang menyatakan shortfall berisiko melebar hingga lebih dari Rp200 triliun.

Baca Juga: Optimalkan Pajak E-Commerce, DJP Tunggu Omnibus Law

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti topik akan berakhirnya holding period dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan optimistis dana repatriasi tidak akan lari lagi ke luar negeri.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kondisi Ekonomi dan Bisnis

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan berbagai upaya ekstra yang dilakukan otoritas dengan memanfaatkan 3 instrumen tersebut tetap akan dipengaruhi oleh situasi perekonomian. Otoritas tidak bisa berharap banyak.

Baca Juga: Asosiasi Emiten Indonesia Dukung Omnibus Law Perpajakan

“Kami memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang saat ini kurang baik. Kami laksanakan saja dulu. Semoga hasilnya baik,” ujarnya.

  • Struktur Pajak Rentan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat tren pelemahan penerimaan pajak tersebut sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi otoritas dalam upaya untuk mencapai target penerimaan pada masa depan.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat struktur penerimaan agar tidak rentan goncangan dari sektor tertentu. Menurutnya, struktur pajak saat ini sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi

“Risiko shortfall penerimaan di tahun ini sepertinya akan melebar. Tekanan ekonomi terutama bagi dua sektor utama penerimaan yaitu pertambangan dan industri pengolahan, serta konsumsi masyarakat jelas sangat memukul penerimaan di 2019 ini,” paparnya.

Pemerintah, sambungnya, perlu memperkuat struktur penerimaan pajak yang tidak rentan. Salah satunya dengan meningkatkan kontribusi PPh orang pribadi serta menggali potensi pajak di sektor-sektor yang memiliki kinerja ekonomi baik tapi tidak diikuti dari sisi kinerja penerimaannya.

  • Dana Repatriasi

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto optimistis dana repatriasi dalam kebijakan tax amnesty masih akan betah di Indonesia meskipun holding period 3 tahun berakhir. Hal tersebut dikarenakan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim investasi, baik dari sisi regulasi perizinan maupun insentif.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank

“Kami yakin dana yang sudah masuk ke sini akan tetap dan terus digunakan berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B
  • Rendahnya Pemungutan PBB

Bank Dunia dalam laporan bertajuk ‘Time to ACT: Realizing Indonesia’s Urban Potential’ memaparkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Indonesia hanya 0,57% dari PDB. Ini menjadi salah satu angka terendah di antara negara-negara G20.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpendapat rendahnya pemungutan PBB bisa dikarenakan sulitnya mendapatkan data objek pajak. Selain itu, dibutuhkan penguatan kapasitas administrasi perpajakan dan perbaikan kebijakan. (kaw)

Baca Juga: Artis Pamer Saldo Rekening Bank, DJP: Yang Penting Sudah Masuk SPT
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan negara, shortfall, APBN 2019
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM