KONSULTASI PAJAK

Mulai Sekarang, Ada 4 Organisasi Profesi Konsultan Pajak di Indonesia

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 19 Oktober 2020 | 12:32 WIB
Mulai Sekarang, Ada 4 Organisasi Profesi Konsultan Pajak di Indonesia

Ilustrasi. Logo asosiasi atau organisasi profesi konsultan pajak di Tanah Air.

JAKARTA, DDTCNews – Berdirinya Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) pada 18 Oktober 2020 menambah jumlah asosiasi atau organisasi profesi konsultan pajak di Tanah Air. Mulai sekarang, ada 4 organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia.

Adapun 3 organisasi yang telah berdiri sebelum P3KPI adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada 27 Agustus 1965, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) pada 09 Juni 2014, dan Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) pada 03 Oktober 2019.

“Konsultan pajak berhimpun dalam wadah asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak,” demikian amanat Pasal 18 ayat PMK 111/2014, dikutip pada Senin, (19/10/2020)

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Organisasi profesi konsultan pajak merupakan bentuk perkumpulan yang penting demi terjaminnya standar kompetensi dan kode etik konsultan pajak yang ada di suatu negara. Organisasi ini, bersama dengan otoritas pajak, menjadi pihak yang ‘bersentuhan langsung’ dalam mengatur konsultan pajak.

Setiap negara memiliki ketentuan terkait dengan organisasi profesi konsultan pajak yang berbeda-beda. Misalnya, dari aspek sifat keanggotaan, terdapat negara yang mewajibkan konsultan pajak untuk bergabung dengan organisasi profesi yang ada dan ada pula yang bersifat sukarela.

Selanjutnya, apabila meninjau dari segi jumlah di negara lain, umumnya organisasi profesi konsultan pajak dimungkinkan lebih dari satu. Misalnya, di Australia, konsultan pajak wajib menjadi anggota organisasi tax agent ataupun BAS agent. Simak ‘Organisasi Konsultan Pajak, Lebih Baik Satu atau Lebih?’.

Baca Juga:
Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Pada intinya, salah satu peran dari organisasi profesi konsultan pajak adalah untuk menjamin adanya standar perilaku dan kompetensi dari konsultan pajak. Pasalnya, jasa konsultan pajak terutama terkait dengan kepatuhan pajak dan konsultasi sangat dibutuhkan.

Selain itu, jasa konsultan pajak juga sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemeriksaan, perencanaan pajak, saran umum, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), transfer pricing, hingga persoalan yang menyangkut teknologi. Simak 'Ini Jasa Konsultan Pajak yang Dibutuhkan Banyak Perusahaan di Amerika'.

Namun, tingginya kebutuhan akan jasa konsultan pajak saat ini belum dibarengi dengan jumlah konsultan pajak yang ada di Indonesia. Untuk itu, keberadaan organisasi profesi konsultan pajak menjadi krusial untuk menjamin standar kompetensi sekaligus memenuhi kebutuhan akan konsultan pajak. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Nirhayu 29 Juni 2022 | 10:44 WIB

rentang waktu 8 bulan sehingga mereka makin punya gaya hidup sultan. Inilah kejadian yang selalu berulang dalam rentang waktu Januari-September 2021 sehingga harta Muhammad Fikri begitu cepat mendadak kaya dengan berubah gaya hidup, beli rumah di Cluster Olive Summarecon Bekasi, Bisnis Klinik Petshop dengan nama HollaPetshop dengan alat-alat medis yang terbilang mahal, gudang untuk menimbun perlengkapan dankelengkapan holla petshop yang berada di Jl. Kalimantan Raya, Perumnas 3, Bekasi Timur, motor vespa terbaru dan mobil. Jujur, saya tidak terima dengan cara-cara manusia memperoleh harta dari manipulasi pajak, yang semestinya menjadi pendapatan negara ini malah di Korupsi untuk kepentingan pribadi. Mohon Bapak/Ibu di Irjen Pajak Kemenkeu untuk tidak tinggal diam dan dapat ditindak lanjuti agar semakin tidak merajalela maling-maling pajak yang tengah tersesat. Terima kasih Nirhayu Lampiran : foto M. Fikri

Nirhayu 29 Juni 2022 | 10:40 WIB

Dengan Hormat, Saya melaporkan terkait seorang Konsultan Pajak dengan nama Muhammad Fikri (081290065725) kendaraan B 1297 POV yang berkantor kawasan Sudirman-Thamrin dalam rentang waktu bulan Januari-Agustus 2021 saya temukan beberapa kali membawa uang Dollar dalam tas backpack ke area Toko/Klinik Hewan miliknya yaitu Holla Petshop, Cerewed, di Bekasi Timur. Temuan dia sedang membawa tas telah beberapa kali terhadap setelah Muhammad Fikri mengadakan pertemuan dengan Wajib Pajak, Team Dirjen Pajak dan Konsultan Pajak dengan hasil membawa uang Dollar. Berangkat dari Klinik Petshop Holla Bekasi (081513387068) Uang Dollar dalam backpak selajutnya ditukarkan di Money Changer (sebelah POM Bensin Shell) kawawan Patung Tani, Menteng, setelah penukaran dia akan kembali lagi ke Klinik Petshop Holla dengan Uang Rupiah dalam Tas Back untuk kemudian di setor ke Bank oleh istrinya Laras (08111045100) ke nama-nama tertentu dalam team mereka, dan kejadian ini terus terulang beberapa kali dalam rent

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024