KEPATUHAN PAJAK

Apakah NPWP Penting Buat Freelancer? Ini Jawaban Ditjen Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Januari 2020 | 14:16 WIB
Apakah NPWP Penting Buat Freelancer? Ini Jawaban Ditjen Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Munculnya fenomena sharing and gig economy membuat sejumlah generasi milenial, mungkin termasuk Anda, memilih sebagai pekerja lepas (freelancer). Lantas, seberapa penting kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk freelancer?

Pertanyaan itu juga disampaikan Ditta A Sarasvati, penulis buku ‘Hello Goodbye’ melalui akun twitternya. Melalui akun @dittameliaa, dia berkicau, “NPWP itu penting ga buat freelancer?” Cuitan itu mendapat respons dari para netizen. Mayoritas mengatakan NPWP itu penting, tidak terkecuali buat freelancer.

Sesuai Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tara Cara Perpajakan (UU KUP), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Baca Juga:
NIK Sudah Jadi NPWP, Masih Perlukah WP Daftar NPWP secara Mandiri?

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU KUP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak wajib memiliki NPWP. Simak terkait persyaratan subjektif dan objek yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) di sini.

Cuitan Ditta itu juga langsung direspons oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui akun twitter @DitjenPajakRI. Dengan emoticon muka memerah, DJP menjawab bahwa NPWP penting juga bagi masyarakat yang bekerja sebagai freelancer.

DJP menegaskan NPWP menjadi identitas utama sebagai wajib pajak, apalagi bila penghasilan sudah melebihi batas nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Saat ini, PTKP yang saat ini berlaku adalah Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Simak pula artikel ‘Apa Itu Penghasilan Tidak Kena Pajak?’.

Baca Juga:
Hingga 30 April 2024, Ini Jumlah Wajib Pajak yang Lapor SPT Tahunan

“Selain itu jika freelancer tanpa NPWP bertransaksi dengan client yang berbentuk badan hukum/perusahaan maka akan dikenakan pengenaan tarif PPh 21 [sebesar] 20% lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP,” jelas DJP melalui akun twitternya.

Nah, dengan demikian, freelancer juga butuh NPWP. Untuk memperoleh NPWP, calon wajib pajak dapat langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisilinya atau mengisi persyaratan melalui online dan tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Januari 2020 | 21:18 WIB

halo, jika saya bisa berpendapat sebagai freelancer, saya menyarankan agar perusahaan mewajibkan NPWP kepada calon freelancer sebagai persyaratan penting dalam pendaftaran. Saya bekerja di salah satu perusahaan nasional (unicorn) di Indonesia dan juga saya bekerja di perusahaan platform India 'dengan posisi dan pekerjaan yang sama' Saya menemukan perbedaan ketika mendaftar bahwa, perusahaan Indonesia tempat saya bekerja tidak meminta NPWP saya sedangkan perusahaan yang dari India mewajibkan setiap freelancer untuk memiliki NPWP. Terutama, saat ini Menkeu sedang gencar meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Jadi, saran saya semua perusahaan terutama unicorn mewajibkan NPWP bagi pekerja nya. #MariBicara

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NIK Sudah Jadi NPWP, Masih Perlukah WP Daftar NPWP secara Mandiri?

Selasa, 07 Mei 2024 | 08:36 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Hingga 30 April 2024, Ini Jumlah Wajib Pajak yang Lapor SPT Tahunan

Senin, 06 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Meninggal Tak Tinggalkan Warisan, Hapus NPWP Bisa Diajukan Keluarga

BERITA PILIHAN
Selasa, 07 Mei 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU Belum Direvisi, WNI Belum Bisa Berkewarganegaraan Ganda

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:11 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Paham Ketentuan Impor, Importir Bisa Manfaatkan Jasa PPJK

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:05 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NIK Sudah Jadi NPWP, Masih Perlukah WP Daftar NPWP secara Mandiri?

Selasa, 07 Mei 2024 | 16:40 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Begini Kebijakan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan SAK EP

Selasa, 07 Mei 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dikukuhkan sebagai PKP, Bisakah WP Tetap Manfaatkan PPh Final 0,5%?