Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Publik tengah ramai memperbincangkan mengenai pengenaan pajak 5% atas gaji Rp5 juta. Terkait dengan hal ini, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan keterangan resmi.
Dalam Siaran Pers No. SP-1/2023, DJP mengatakan sejak diterbitkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), aturan mengenai lapisan tarif PPh orang pribadi disesuaikan agar lebih adil dengan berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah.
“Lapisan tarif PPh yang berlaku saat ini menggantikan lapisan tarif yang sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh,” tulis DJP dalam siaran pers tersebut, Senin (2/1/2023).
Adapun lapisan tarif PPh yang dimaksud sebagai berikut:
.png)
Berdasarkan pada tabel tersebut, terjadi perubahan rentang penghasilan yang dikenai tarif PPh sebesar 5%. Semula, penghasilan sampai dengan Rp50 juta setahun dikenai tarif 5%. Sekarang, tarif 5% dikenakan untuk rentang penghasilan sampai dengan Rp60 juta setahun.
“Dengan ini kami tegaskan untuk gaji Rp5 juta per bulan (Rp60 juta setahun) tidak ada skema pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru. Orang yang masuk kelompok penghasilan ini dari dulu sudah kena pajak dengan tarif 5%,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Neilmaldrin Noor.
Untuk memudahkan, DJP memberikan ilustrasi cara menghitung PPh orang pribadi dengan status lajang (TK/0) untuk berbagai tingkat penghasilan yang diterima tiap bulan sebagai berikut:
.png)
Neilmaldrin juga mengingatkan agar wajib pajak tidak lupa mengurangkan terlebih dahulu penghasilan setahun dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang tidak berubah dari aturan sebelumnya, yakni senilai Rp54 juta.
“Jangan lupa untuk memasukkan PTKP dalam penghitungan pajak terutang. Artinya, penghasilan yang sudah disetahunkan dikurangkan dulu dengan PTKP yang sebesar Rp54 juta, baru dikalikan tarif 5% dan seterusnya,” kata Neilmaldrin. Simak pula ‘Soal Tarif 5% Pajak Penghasilan Pegawai, Begini Cara Hitungnya’. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
bersama ini saya ingin menyampaikan pendapat saya secara pribadi dan kiranya DJP mempertimbangkan pendapat saya. Utk perhitungan pajaknya pada dasarnya saya setuju. Tapi utk rentang penghasilan terlalu kecil ( hanya 60 jt ), sehingga PTKP juga kecil ( hanya 54 jt ), juga tarif progresif yg besar. Bagi karyawan swasta yang tidak menikah dan sudah pensiun di usia 55 tahun , saya mengusulkan agar DJP bisa membuat mekanisme pemberian uang pensiun setiap bulannya sama seperti halnya dengan PNS. Sehingga dari uang pensiun tiap bulan tsb, karyawan swasta yg tidak menikah dan sudah pensiun dapat menghidupi dirinya sendiri dan tidak perlu repot2 meminta bantuan kepada orang lain utk membiayai hidupnya. Kiranya pendapat saya ini bisa dijadikan pertimbangan bagi DJP. Terima kasih.
