DEBAT PAJAK

Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Februari 2022 | 14:35 WIB
Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

JAKARTA, DDTCNews – Kendaraan bermotor bekas tidak lagi menjadi objek bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Adapun penyerahan kedua dan seterusnya bukan merupakan objek BBNKB.

Dalam Naskah Akademik RUU HKPD sudah dijelaskan tujuan kebijakan ini untuk mendorong ketaatan balik nama kendaraan bermotor bekas. BBNKB bukan hanya sumber penerimaan pemerintah daerah, melainkan juga instrumen untuk mengendalikan (mengatur) ketaatan registrasi dan balik nama kendaraan bermotor.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Pasalnya, salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dikarenakan kendaraan bermotor masih atas nama kepemilikan orang lain. Dengan kebijakan dalam UU HKPD, kepatuhan pembayaran PKB diharapkan juga meningkat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah pada UU HKPD adalah simplifikasi dan penguatan administrasi. Tujuannya adalah peningkatan kepatuhan. Jika kepatuhan naik, penerimaan pajak akan meningkat.

“Sekarang kan mobil yang mempunyai tanda nomor kendaraan B ada di mana-mana. Ini dikarenakan masyarakat tidak balik nama dan kalau dilakukan balik nama biayanya mahal, sehingga akhirnya pajak tidak dibayar. Akhirnya kena PKB-nya dan menyebabkan BBNKB itu jadi tracing-nya susah,” ujar Astera.

Baca Juga:
Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD, tarif maksimal BBNKB sebesar 12%, bukan 20% seperti yang diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Meski tarif maksimal turun, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengenakan opsen BBNKB dengan tarif 66%.

Opsen BBNKB dikenakan bersamaan dengan BBNKB oleh kabupaten/kota sebagai pengganti bagi hasil BBNKB yang selama ini berjalan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai BBNKB beserta opsen BBNKB baru mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan.

Sebagai perbandingan, saat ini BBNKB tidak hanya dikenakan atas penyerahan kendaraan baru, melainkan juga penyerahan kendaraan bekas. Sesuai dengan UU PDRD, tarif BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1%.

Baca Juga:
Cara Dapatkan Bukti Potong Pajak Bunga Tabungan dari Bank CIMB Niaga

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikecualikan dari BBNKB? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Selasa, 22 Februari 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 25 Februari 2022. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Setuju
103
81.1%
Tidak Setuju
24
18.9%

Cintya putri

05 Februari 2022 | 17:59 WIB
saya adalah satu dari sebagian banyak orang yang membeli dan menggunakan kendaraan bekas menyetujui kebijakan ini dikarenakan anggaran yg dihasilkan nanti akan menjadi pendapatan negara dan bisa digunakan lagi untuk kesejahteraan rakyatnya #MariBicara

Danar Prihandhono

05 Februari 2022 | 16:02 WIB
Apabila BBNKB pada kendaraan bekas tidak diberlakukan lagi, target utamanya adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi ulang kendaraan bekas yang dibelinya, tingkat kepatuhan yang meningkat otomatis akan meningkatkan keakuratan data yang ada dan akan memudahkan lembaga maupun stakeholder lain yang berkepentingan dalam membuat kebijakan.

Ilham Saega

05 Februari 2022 | 15:06 WIB
sebagai pembeli kendaraan bekas saya sangat menyetuji kebijakan ini, karena penerapan ini juga demi peningkatan kepatuhan bersama. Jika semua masyarakat mematuhi nya kan jadinya penerimaan pajak juga akan meningkat.. terima kasih banyak informasinya #MariBicara

Dayat

05 Februari 2022 | 14:57 WIB
dengan penerapan bbnkb untuk kendaraan Bekas pula akan akan menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan membayar pajak

mischa

05 Februari 2022 | 13:32 WIB
saya setuju penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikecualikan dari BBNKB karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PKB sehingga penerimaan negara akan meningkat #MariBicara

Fahmin

05 Februari 2022 | 12:09 WIB
Informasi yang sangat penting. kebetulan baru saja membeli motor bekas . Saya sih setuju dengan kebijakan penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikecualikan dari BBNKB. sekarang jadi tahu dan apa tindakan yang harus saya lakukan.

Gata Aditya

05 Februari 2022 | 11:19 WIB
saya setuju sama sama meiliki kendaraan toh pajaknya juga ke negara masuknya. pentingnya membeli motor bekas alangkah baiknya balik nama dahulu dan program ini agar di solisasikan kepada masyarakat

04 Februari 2022 | 15:25 WIB
saya setuju, karena kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor, dimana setiap pengalihan kendaraan bermotor bekas akan secara otomatis juga mengalihkan kewajiban pajak atas kendaraan bermotor tsb
ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN