HARI PAJAK 14 JULI

Hari Pajak, DJP Luncurkan Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Tugas

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 Juli 2021 | 10:52 WIB
Hari Pajak, DJP Luncurkan Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Tugas

Aplikasi pendukung pelaksanaan tugas. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Bertepatan dengan momentum Hari Pajak 2021, Ditjen Pajak (DJP) merilis aplikasi pendukung pelaksanaan tugas.

Peresmian dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Adapun aplikasi yang dimaksud antara lain DJP Connect, CRM Edukasi Perpajakan, CRM Transfer Pricing, Dashboard Wajib Pajak KPP Madya, Ability to Pay, Smartweb, dan Integrasi Aplikasi 9 Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

“Langkah-langkah ini [peluncuran aplikasi] adalah langkah luar biasa yang baik karena akan mempersempit diskresi dari masing-masing fiskus sendiri maupun dari sisi wajib pajak,” ujar Sri Mulyani, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Dengan adanya berbagai aplikasi pendukung pelaksanaan tugas itu, Sri Mulyani berharap akan terciptanya kepastian, efisiensi, dan kesederhanaan administrasi. Selain itu, dia berharap aplikasi itu dapat mempersempit kemungkinan pegawai menyalahgunakan data-data wajib pajak.

Dia pun berharap berbagai aplikasi tersebut akan mengurangi atau menghilangkan risiko tata kelola. Salah satu contoh risikonya adalah kemungkinan petugas pajak memperlakuan wajib pajak sebagai klien pribadi, bukan institusi.

“Itu bisa menciptakan berbagai penyelewengan seperti yang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” katanya.

Baca Juga:
Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga meminta peluncuran aplikasi akan terus diikuti dengan penyempurnaan. Pasalnya, setelah diluncurkan, akan ada banyak feedback, baik kritik, komplain, dan saran.

Dia meminta pegawai yang mengelola dan mengembangan aplikasi tetap open minded. Pada saat bersamaan, para pegawai yang memberikan kritik atau masukan tetap sopan. Dengan demikian, akan tercipta ruang komunikasi yang konstruktif.

“Saya berharap seluruh jajaran DJP adalah manusia yang memiliki mindset dan karakter yang terbuka, konstruktif, dan beradab,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga:
Coretax DJP: Edukasi, Pemeriksaan, hingga Penegakan Hukum Terintegrasi

Sri Mulyani berharap berbagai inovasi akan terus ditingkatkan tapi tetap terkoordinasi. Dengan demikian, pelayanan bisa pasti dan konsisten. Wajib pajak diberikan kemudahan administrasi sehingga kepatuhan pajak meningkat.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas akan mulai digunakan hari ini. Dia berharap pelaksanaan tugas bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Peluncuran ini juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan.

“Ini menjadi milestone dalam reformasi perpajakan sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan menuju sistem administrasi pajak yang baru pada 2024,” kata Suryo. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

14 Juli 2021 | 21:25 WIB

Di era sekarang, aplikasi yang berbasis digital ini sangat diperlukan untuk mengurangi berbagai cost yang timbul dalam proses pemungutan pajak, baik dari sisi DJP maupun Wajib Pajak. Semoga aplikasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat terus berkembang semakin maju.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 05 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai

Minggu, 05 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Alasan Kebijakan Baru soal Impor Barang Kiriman PMI Berlaku Surut

Minggu, 05 Mei 2024 | 10:00 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Menpan RB Sebut Seleksi CPNS Sekolah Dinas Bakal Dimulai Bulan Ini

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Lakukan Penyitaan Aset WP, Pemda Bisa Gandeng Kantor Pajak

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Telat Lapor SPT Tahunan, DJP Siap Kirim Surat Tagihan Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB