RASIO PAJAK

Duh, Rasio Pajak 2020 Hanya 8,94%

Muhamad Wildan | Sabtu, 13 Februari 2021 | 06:01 WIB
Duh, Rasio Pajak 2020 Hanya 8,94%

Kantor pusat Ditjen Pajak. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Dengan capaian produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp15.434,2 triliun pada 2020, rasio pajak dalam arti luas pada tahun 2020 hanya sebesar 8,94%.

Menggunakan data PDB yang sama dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta realisasi APBN 2020 yang dilaporkan pada APBN KiTa edisi Januari 2020, rasio pajak dalam arti menengah pada tahun lalu adalah sebesar 8,31%. Adapun rasio pajak dalam arti sempit berada di angka 6,93% pada 2020.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, realisasi dari hampir seluruh jenis penerimaan mengalami kontraksi akibat tekanan ekonomi yang timbul karena pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

"Capaian realisasi penerimaan perpajakan terkontraksi -17,03% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebagai dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus oleh dunia usaha," tulis Kementerian Keuangan pada laporannya, seperti dikutip Kamis (11/2/2021).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) juga mengalami kontraksi hingga -36,84% pada 2020, meski sesungguhnya realisasi PNBP pada tahun lalu berhasil mencapai 123,7% dari target yang ditetapkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020.

Apabila dibandingkan dengan 2019, tampak ada penurunan rasio pajak pada 2020. Pada 2019, rasio pajak dalam arti luas mencapai 10,73%, sedangkan rasio pajak dalam arti menengah adalah sebesar 9,76%. Adapun rasio pajak dalam arti sempit pada 2019 mencapai 8,42%.

Baca Juga:
Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Sebagai catatan, yang dimaksud dengan rasio pajak dalam arti luas adalah rasio pajak yang memperhitungkan total penerimaan yang dikelola Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dan PNBP SDA, dibagi dengan PDB.

Rasio pajak dalam arti menengah adalah rasio pajak yang dihitung berdasarkan total penerimaan DJP dan DJBC dengan PDB sebagai pembagi. Adapun yang dimaksud rasio pajak dalam arti sempit adalah rasio pajak yang hanya memperhitungkan penerimaan yang dikumpulkan DJP. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Februari 2021 | 01:00 WIB

ada potensi ambil utang lagi ni ya.. kasihan rakyat klo tidak efisien penggunaannya.. hanya dikasih Bansos dll yg jumlahnya elatif kurang mengedrive kehidupan dan pertumhan ekonomi.

13 Februari 2021 | 22:42 WIB

Rencana strategis Kemenkeu untuk meningkatkan rasio pajak perlu untuk benar-benar diproses dan direalisasikan, agar dampaknya dapat juga terasa terhadap kesejahteraan masyarakat.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Sabtu, 23 Maret 2024 | 14:23 WIB KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Toko Kue Didatangi AR, Dicek Kewajiban Pajaknya yang Belum Terpenuhi

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara