Review
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 15:32 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (1)
Senin, 30 Maret 2020 | 15:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Rabu, 04 Maret 2020 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 4 MARET-10 MARET 2020
Komunitas
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 30 Maret 2020 | 15:23 WIB
KELUARGA KERAJAAN INGGRIS
Senin, 23 Maret 2020 | 15:13 WIB
ANEKDOT AKUNTAN
Reportase
DDTC Indonesia
GET
x

Wamenkeu: Kenaikan Tarif Tidak Rata untuk Semua Jenis Rokok

A+
A-
1
A+
A-
1
Wamenkeu: Kenaikan  Tarif Tidak Rata untuk Semua Jenis Rokok

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sudah diteken melalui PMK No. 152/2019. Kebijakan tersebut dinilai sudah memperimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan efek dari produk turunan tembakau.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan beleid No.152/2019 merupakan implementasi keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Besaran kenaikan juga telah memperhitungkan tidak adanya perubahan tarif dalam dua tahun terakhir.

"Jadi PMK cukai hasil tembakau itu sebagai kebijakan dari keputusan Presiden beberapa waktu lalu dan besaran kenaikan itu juga sudah memperhatikan tidak adanya kenaikan cukai tahun lalu. Jadi dirapel seperti itu," katanya di Kantor Kemenkeu, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga: Soal Hasil Akhir Seleksi Calon Kepala BKF, Ini Kata Sekjen Kemenkeu

Mantan Kepala BKF itu menyebutkan penyesuaian tarif cukai rokok mempertimbangkan tiga aspek kunci. Pertama ialah pengendalian konsumsi dan efek eksternalitas negatif yang dihasilkan kepada kesehatan.

Kedua, ialah memperhatikan keberlangsungan industri rokok. Untuk aspek ini, Suahasil menyebutkan kenaikan tarif tidak berlaku sama untuk semua jenis layer produksi rokok. Terdapat pembedaan perlakuan tarif antara produsen besar yakni kelompok sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin dengan kelompok sigaret kretek tangan.

"Keputusan itu tidak kita ratakan semua untuk semua jenis rokok, kita coba bedakan antara home industri dengan kretek mesin. Jadi dari sisi ekonomi kita bedakan, " paparnya.

Baca Juga: Daerah Ini Ajukan Cukai Rp60 Ribu/Bungkus Rokok

Kemudian faktor ketiga ialah instrumen cukai untuk menambah penerimaan negara. Kenaikan tersebut dinilai sudah optimal dalam meningkatkan setoran ke kas negara, mengendalikan konsumsi dan menjaga keberlangsungan industri rokok di tanah air.

Seperti diketahui, penyesuaian tarif CHT dalam PMK No.152/2019 mengerek naik rata-rata tertimbang tarif cukai sebesar 23%. Kenaikan tertinggi berlaku untuk rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II. Kelompok hasil tembakau dengan harga jual eceran (HJE) paling rendah Rp1.015 sampai Rp1.485 dikenakan tarif Rp470 atau naik 32,39%.

Selanjutnya, SPM golongan II dengan harga jual eceran lebih dari Rp1.485 dikenakan tarif cukai untuk setiap batang atau gram sebesar Rp485. Golongan SPM ini mencatat kenaikan sebesar 31,08%. Adapun kelompok produksi sigaret kretek tangan kenaikan tarif cukai berkisar pada 10% hingga 16%. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Wawancarai 3 Calon Kepala BKF, Siapa yang Dipilih?

"Jadi PMK cukai hasil tembakau itu sebagai kebijakan dari keputusan Presiden beberapa waktu lalu dan besaran kenaikan itu juga sudah memperhatikan tidak adanya kenaikan cukai tahun lalu. Jadi dirapel seperti itu," katanya di Kantor Kemenkeu, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga: Soal Hasil Akhir Seleksi Calon Kepala BKF, Ini Kata Sekjen Kemenkeu

Mantan Kepala BKF itu menyebutkan penyesuaian tarif cukai rokok mempertimbangkan tiga aspek kunci. Pertama ialah pengendalian konsumsi dan efek eksternalitas negatif yang dihasilkan kepada kesehatan.

Kedua, ialah memperhatikan keberlangsungan industri rokok. Untuk aspek ini, Suahasil menyebutkan kenaikan tarif tidak berlaku sama untuk semua jenis layer produksi rokok. Terdapat pembedaan perlakuan tarif antara produsen besar yakni kelompok sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin dengan kelompok sigaret kretek tangan.

"Keputusan itu tidak kita ratakan semua untuk semua jenis rokok, kita coba bedakan antara home industri dengan kretek mesin. Jadi dari sisi ekonomi kita bedakan, " paparnya.

Baca Juga: Daerah Ini Ajukan Cukai Rp60 Ribu/Bungkus Rokok

Kemudian faktor ketiga ialah instrumen cukai untuk menambah penerimaan negara. Kenaikan tersebut dinilai sudah optimal dalam meningkatkan setoran ke kas negara, mengendalikan konsumsi dan menjaga keberlangsungan industri rokok di tanah air.

Seperti diketahui, penyesuaian tarif CHT dalam PMK No.152/2019 mengerek naik rata-rata tertimbang tarif cukai sebesar 23%. Kenaikan tertinggi berlaku untuk rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II. Kelompok hasil tembakau dengan harga jual eceran (HJE) paling rendah Rp1.015 sampai Rp1.485 dikenakan tarif Rp470 atau naik 32,39%.

Selanjutnya, SPM golongan II dengan harga jual eceran lebih dari Rp1.485 dikenakan tarif cukai untuk setiap batang atau gram sebesar Rp485. Golongan SPM ini mencatat kenaikan sebesar 31,08%. Adapun kelompok produksi sigaret kretek tangan kenaikan tarif cukai berkisar pada 10% hingga 16%. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Wawancarai 3 Calon Kepala BKF, Siapa yang Dipilih?
Topik : tarif cukai, kenaikan tarif cukai, BKF, wamenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 01 November 2016 | 07:02 WIB
PEJABAT KEMENKEU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 15:31 WIB
PAJAK ROKOK
Kamis, 17 November 2016 | 10:50 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN
Jum'at, 17 Mei 2019 | 11:39 WIB
KONFERENSI KEUANGAN SYARIAH
berita pilihan
Senin, 30 Maret 2020 | 18:11 WIB
PMK 22/2020
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:25 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 16:50 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 Maret 2020 | 16:20 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA