Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

1
1

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) sekaligus Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akselerasi digitalisasi mutlak dilakukan untuk mencapai posisi digital maturity dalam pengelolaan keuangan negara

Pasalnya, dengan digital maturity, manajemen keuangan negara akan mampu memfasilitas penyediaan layanan masyarakat yang lebih berkualitas di era disrupsi. Bagaimanapun, teknologi digital telah mengubah setiap proses bisnis, sumber daya manusia (SDM), dan pelayanan publik.

“Namun untuk mencapai digital maturity, para pengelola keuangan sektor publik harus melakukan lompatan inovasi secara tidak linier untuk mendahului berbagai dinamika yang terjadi,” jelasnya dalam Dialog Pengelolaan Keuangan Negara (DPKN) 2019 yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI, Selasa (25/6/2019).

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

Dalam kegiatan yang mengambil tema ‘Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital 4.0 Menuju Indonesia Emas’ ini, Mardiasmo mengakui sektor swasta relatif lebih fleksibel dan antisipatif dalam merespons perkembangan teknologi digital. Repons sektor publik cenderung lambat.

Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sektor publik yang lebih spesifik terkait kebijakan dan regulasi. Dalam konteks ini, manajemen keuangan negara diatur dengan lebih rigid dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Benturan antara inisiatif baru dengan regulasi dan prosedur kerap terjadi.

“Sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas keuangan negara,” tutur Mardiasmo dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Ini Cerita Menkeu Setelah Bilang Bayar Pajak Harus Semudah Beli Pulsa

Ada banyak aspek yang harus dikejar untuk membuat pengelolaan keuangan negara dapat menghasilkan lompatan kemajuan di sektor publik. Salah satunya adalah melalui peningkatan investasi teknologi informasi (TI) yang mencapai 20% dari produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, transformasi digital perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam menerjemahkan kemajuan teknologi ke dalam sistem dan prosedur keuangan negara, berupa kebijakan dan regulasi. Tidak kalah pentingnya, lanjut Mardiasmo, perlu pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara dan aspek kepemimpinan di era digital.

“Karena itu, edukasi atas aspek-aspek digital dan akuntansi perlu digalakkan dalam meningkatkan literasi digital para pengelola keuangan negara,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Mau Ikut FGD Perpajakan atas Transaksi Digital? Cek Infonya di Sini

“Namun untuk mencapai digital maturity, para pengelola keuangan sektor publik harus melakukan lompatan inovasi secara tidak linier untuk mendahului berbagai dinamika yang terjadi,” jelasnya dalam Dialog Pengelolaan Keuangan Negara (DPKN) 2019 yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI, Selasa (25/6/2019).

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

Dalam kegiatan yang mengambil tema ‘Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital 4.0 Menuju Indonesia Emas’ ini, Mardiasmo mengakui sektor swasta relatif lebih fleksibel dan antisipatif dalam merespons perkembangan teknologi digital. Repons sektor publik cenderung lambat.

Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sektor publik yang lebih spesifik terkait kebijakan dan regulasi. Dalam konteks ini, manajemen keuangan negara diatur dengan lebih rigid dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Benturan antara inisiatif baru dengan regulasi dan prosedur kerap terjadi.

“Sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas keuangan negara,” tutur Mardiasmo dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Ini Cerita Menkeu Setelah Bilang Bayar Pajak Harus Semudah Beli Pulsa

Ada banyak aspek yang harus dikejar untuk membuat pengelolaan keuangan negara dapat menghasilkan lompatan kemajuan di sektor publik. Salah satunya adalah melalui peningkatan investasi teknologi informasi (TI) yang mencapai 20% dari produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, transformasi digital perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam menerjemahkan kemajuan teknologi ke dalam sistem dan prosedur keuangan negara, berupa kebijakan dan regulasi. Tidak kalah pentingnya, lanjut Mardiasmo, perlu pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara dan aspek kepemimpinan di era digital.

“Karena itu, edukasi atas aspek-aspek digital dan akuntansi perlu digalakkan dalam meningkatkan literasi digital para pengelola keuangan negara,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Mau Ikut FGD Perpajakan atas Transaksi Digital? Cek Infonya di Sini
Topik : Mardiasmo, IAI, keuangan negara, digitalisasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Jum'at, 27 September 2019 | 13:00 WIB
VAT REFUND TURIS