VIETNAM

Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Dian Kurniati | Selasa, 09 Februari 2021 | 15:00 WIB
Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

HANOI, DDTCNews – Otoritas pajak Vietnam mencatatkan penerimaan pajak dari pelaku bisnis yang beriklan dan berjualan secara online di Google, YouTube atau Facebook mencapai VND1,14 triliun atau setara dengan Rp693,3 miliar pada 2020.

Dalam laporannya, setoran pajak tersebut berasal dari PPN senilai VND519 miliar dan PPh sejumlah VND624 miliar. Otoritas pajak menyebut banyak bisnis tradisional yang beralih menggunakan sistem online akibat pandemi Covid-19.

"Secara khusus, aktivitas bisnis digital mencatat perkembangan yang sangat pesat," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (9/2/2021).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Otoritas juga mengamati tak sedikit perusahaan online baru yang bermunculan lantaran masyarakat berusaha menciptakan sumber pendapatan sendiri. Untuk itu, penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform online diprediksi akan terus meningkat di masa datang.

Pada 2020, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU Keamanan Siber Negara yang mewajibkan semua bisnis asing yang mendapat keuntungan dari aktivitas online di Vietnam menyimpan datanya di dalam negeri dan menyerahkan data keuntungannya ke otoritas pajak.

Departemen Perpajakan Umum pun meminta perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di Vietnam menyerahkan data pendapatannya dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah meyakini potensi penerimaan pajak dari aktivitas online di Vietnam sangat besar.

Baca Juga:
Tingkatkan Kesadaran Pajak, Uni Emirat Arab Terbitkan Taxpayer Charter

Merujuk data dari 45 bank komersial, terdapat lebih dari 18.300 organisasi dan individu di Hanoi yang menghasilkan keuntungan VND1,46 triliun atau Rp925,3 miliar dari penjualan online melalui Google, Facebook, dan Youtube.

"Penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform digital akan terus meningkat berkat pesatnya perkembangan layanan ekonomi digital," kata perwakilan Departemen Umum Perpajakan seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Februari 2021 | 23:32 WIB

salah satu bisnis yang masih aktif atau berjalan adalah bisnis melalui sistem online. maka dari itu, pemerintah harus mengecek memperhatikan wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan