Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Kemenkeu Dinobatkan Sebagai Kementerian Paling Informatif

2
2

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 pada Kemenkeu, yang diterima langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo pada Senin (5/11/2018) di Istana Wakil Presiden. (DDTCNews – foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan meraih penghargaan sebagai kementerian paling informatif. Kemudahan masyarakat dalam mendapat akses informasi menjadi faktor penilaian.

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018, Kementerian Keuangan meraih predikat terbaik pada kualifikasi Badan Publik Kementerian dengan skor 96,90. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (5/11/2018) di Istana.

“Tahun ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada 460 badan publik melalui kuesioner,” tulis pihak Kemenkeu melalui keterangan resmi, Selasa (6/11/2018).

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan

Ada dua indikator utama yang dilihat. Pertama, pengembangan website yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua, pengumuman informasi publik sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah.

KIP, sambungnya, melakukan penilaian atas indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik. Selanjutnya, melalui presentasi badan publik, ada penilaian komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Monitoring serta evaluasi dilakukan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang (UU) No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan.

Baca Juga: Imbal Hasil ORI016 Lebih Rendah, Ini Penjelasan Kemenkeu

“Garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sebelumya, persisnya pada 2013, 2014, dan 2015, Kementerian Keuangan meraih predikat terbaik. Pada 2016, Kemenkeu mendapat posisi terbaik kedua. Sementara, pada tahun lalu, otoritas fiskal kembali meraih predikat terbaik.

Adapun badan publik yang berpartisipasi dikelompokkan dalam tujuh kategori, yakni perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, lembaga nonstruktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, kementerian, dan partai politik.

Baca Juga: Tawarkan ORI016, Praktisi: Bayar Pajak Saja Tidak Cukup

Skor hasil akhir monitoring dan evaluasi KIP terbagi menjadi 5 kelompok. Kelima kelompok penilaian itu adalah kategori informatif (nilai 90-100), menuju informatif (nilai 80-89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9), kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak informatif (nilai kurang dari 39,9). (kaw)

“Tahun ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada 460 badan publik melalui kuesioner,” tulis pihak Kemenkeu melalui keterangan resmi, Selasa (6/11/2018).

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan

Ada dua indikator utama yang dilihat. Pertama, pengembangan website yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua, pengumuman informasi publik sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah.

KIP, sambungnya, melakukan penilaian atas indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik. Selanjutnya, melalui presentasi badan publik, ada penilaian komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Monitoring serta evaluasi dilakukan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang (UU) No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan.

Baca Juga: Imbal Hasil ORI016 Lebih Rendah, Ini Penjelasan Kemenkeu

“Garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sebelumya, persisnya pada 2013, 2014, dan 2015, Kementerian Keuangan meraih predikat terbaik. Pada 2016, Kemenkeu mendapat posisi terbaik kedua. Sementara, pada tahun lalu, otoritas fiskal kembali meraih predikat terbaik.

Adapun badan publik yang berpartisipasi dikelompokkan dalam tujuh kategori, yakni perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, lembaga nonstruktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, kementerian, dan partai politik.

Baca Juga: Tawarkan ORI016, Praktisi: Bayar Pajak Saja Tidak Cukup

Skor hasil akhir monitoring dan evaluasi KIP terbagi menjadi 5 kelompok. Kelima kelompok penilaian itu adalah kategori informatif (nilai 90-100), menuju informatif (nilai 80-89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9), kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak informatif (nilai kurang dari 39,9). (kaw)

Topik : Kemenkeu, keterbukaan informasi publik, Jusuf Kalla
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK