Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, 92% SPT Tahunan Sudah Dilaporkan Secara Online

A+
A-
23
A+
A-
23
Wah, 92% SPT Tahunan Sudah Dilaporkan Secara Online

Ilustrasi poster kampanye DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) ingin pelaporan SPT tahunan secara online pada 2020 bisa meningkat lagi dari tahun lalu. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (17/1/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan selain berharap pelaporan SPT tahunan bisa lebih awal, otoritas ingin penggunaan saluran online meningkat.

“Kami menyiapkan kampanye penyampaian SPT tahunan secara e-Filing agar meningkat lagi dari tahun lalu di mana 92% SPT tahunan disampaikan secara online,” kata Yoga.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

DJP, sambungnya, akan terus menjalankan pendekatan persuasif untuk meningkatkan pelaporan SPT tahunan. Edukasi dan sosialisasi sejak awal tahun terus dilakukan. Simak artikel ‘Ternyata Ini Alasan Mengapa Perlu Lapor SPT Tahunan Lebih Awal’.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pembayaran pajak yang dilakukan Netflik. Hingga saat ini, Netflix belum membayar pajak ke Indonesia karena tidak adanya payung hukum yang mengatur terkait pajak perusahaan over the top (OTT) yang beroperasi di luar negeri.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ini Ketentuan Aktiva Tetap Tanah yang Bisa Dapat Tax Allowance
  • Kepatuhan Formal Wajib Pajak

DJP masih mendiskusikan target kepatuhan formal wajib pajak yang akan dibidik pada tahun ini. Target yang dibidik akan mempertimbangkan realisasi pada tahun lalu yang hanya mencapai 73% atau di bawah target 80%.

“Kami sedang diskusikan targetnya. Dengan realisasi tahun lalu sebesar 73%, kami melihat 80% akan sangat menantang untuk menjadi target tahun ini,” kata Hestu. (Kontan)

  • Netflix Belum Bayar Pajak

Sejak beroperasi di Indonesia pada 2016, Netflix belum membayar pajak. Otoritas mengaku produk yang dijual oleh perusahaan OTT memang belum dapat dikenai pajak di Tanah Air karena terbentur regulasi. Pemerintah tengah menyusun rancangan ketentuan di omnibus law perpajakan.

Baca Juga: DJP dan Google Incar Pelaku UMKM, Mau Apa?

“Iya belum [bayar pajak]. Pada dasarnya, secara regulasi kita belum memungkinkan untuk menarik pajak mereka di Indonesia,” jelas Hestu. (Kompas.com)

  • Relaksasi Pajak Masukan

Relaksasi ketentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam rancangan omnibus law perpajakan diproyeksi akan menekan penerimaan pajak pertamban nilai (PPN). Salah satu relaksasinya adalah dapat dikreditkannya pajak masukan perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sesuai bukti faktur pajak yang dimiliki.

“Dalam konteks pengusaha berhak mengkreditkan pajak masukan sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP sebesar maksimal 80% dari pajak keluaran, sebenarnya kita tidak melihat lagi apakah perolehan barang dan jasanya dari pihak PKP atau non-PKP,” tutur Hestu. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM
  • Aplikasi E-Faktur dan E-Nofa Tidak Bisa Diakses

Pada akhir pekan ini, aplikasi e-Faktur dan e-Nofa tidak bisa diakses. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ditjen Pajak (DJP) dalam laman resminya. Otoritas pajak akan melakukan downtime e-Faktur dan e-Nofa pada Jumat (17/1/2020) pukul 17.00 WIB hingga Senin (20/1/2020) pukul 08.00 WIB.

“[Ini] sehubungan dengan rencana kegiatan migrasi database e-Faktur dan e-Nofa,” demikian penjelasan DJP terkait penutupan sementara akses aplikasi tersebut. (DDTCNews)

  • Batasan Baru BKC Kiriman yang Bebas Cukai

Kementerian Keuangan merevisi ketentuan batas maksimum barang kena cukai (BKC) kiriman yang dapat dibebaskan dari cukai. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.199/PMK.010/2019.

Baca Juga: Wah, ASN di Kepri 100% Sudah Lapor SPT

Melalui beleid ini, BKC kiriman yang kini dapat diberikan pembebasan untuk setiap penerima dan per pengiriman adalah batang sigaret (40), batang cerutu (5), dan tembakau iris (40 gram). Selain itu, pembebasan untuk hasil tembakau lainnya tergantung pada bentuknya.

Pembatasan BKC hasil tembakau lainnya berbentuk batang maksimal 20 batang, berupa kapsul maksimal 5 kapsul, dalam bentuk cair maksimal 40 mililiter, berupa cartridge maksimal 4 buah, dan bentuk lainnya maksimal 50 gram atau 50 mililiter. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mau Lapor SPT Pakai E-Filing atau E-Form? Cek Bedanya di Sini

“Kami menyiapkan kampanye penyampaian SPT tahunan secara e-Filing agar meningkat lagi dari tahun lalu di mana 92% SPT tahunan disampaikan secara online,” kata Yoga.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

DJP, sambungnya, akan terus menjalankan pendekatan persuasif untuk meningkatkan pelaporan SPT tahunan. Edukasi dan sosialisasi sejak awal tahun terus dilakukan. Simak artikel ‘Ternyata Ini Alasan Mengapa Perlu Lapor SPT Tahunan Lebih Awal’.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pembayaran pajak yang dilakukan Netflik. Hingga saat ini, Netflix belum membayar pajak ke Indonesia karena tidak adanya payung hukum yang mengatur terkait pajak perusahaan over the top (OTT) yang beroperasi di luar negeri.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ini Ketentuan Aktiva Tetap Tanah yang Bisa Dapat Tax Allowance
  • Kepatuhan Formal Wajib Pajak

DJP masih mendiskusikan target kepatuhan formal wajib pajak yang akan dibidik pada tahun ini. Target yang dibidik akan mempertimbangkan realisasi pada tahun lalu yang hanya mencapai 73% atau di bawah target 80%.

“Kami sedang diskusikan targetnya. Dengan realisasi tahun lalu sebesar 73%, kami melihat 80% akan sangat menantang untuk menjadi target tahun ini,” kata Hestu. (Kontan)

  • Netflix Belum Bayar Pajak

Sejak beroperasi di Indonesia pada 2016, Netflix belum membayar pajak. Otoritas mengaku produk yang dijual oleh perusahaan OTT memang belum dapat dikenai pajak di Tanah Air karena terbentur regulasi. Pemerintah tengah menyusun rancangan ketentuan di omnibus law perpajakan.

Baca Juga: DJP dan Google Incar Pelaku UMKM, Mau Apa?

“Iya belum [bayar pajak]. Pada dasarnya, secara regulasi kita belum memungkinkan untuk menarik pajak mereka di Indonesia,” jelas Hestu. (Kompas.com)

  • Relaksasi Pajak Masukan

Relaksasi ketentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam rancangan omnibus law perpajakan diproyeksi akan menekan penerimaan pajak pertamban nilai (PPN). Salah satu relaksasinya adalah dapat dikreditkannya pajak masukan perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sesuai bukti faktur pajak yang dimiliki.

“Dalam konteks pengusaha berhak mengkreditkan pajak masukan sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP sebesar maksimal 80% dari pajak keluaran, sebenarnya kita tidak melihat lagi apakah perolehan barang dan jasanya dari pihak PKP atau non-PKP,” tutur Hestu. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM
  • Aplikasi E-Faktur dan E-Nofa Tidak Bisa Diakses

Pada akhir pekan ini, aplikasi e-Faktur dan e-Nofa tidak bisa diakses. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ditjen Pajak (DJP) dalam laman resminya. Otoritas pajak akan melakukan downtime e-Faktur dan e-Nofa pada Jumat (17/1/2020) pukul 17.00 WIB hingga Senin (20/1/2020) pukul 08.00 WIB.

“[Ini] sehubungan dengan rencana kegiatan migrasi database e-Faktur dan e-Nofa,” demikian penjelasan DJP terkait penutupan sementara akses aplikasi tersebut. (DDTCNews)

  • Batasan Baru BKC Kiriman yang Bebas Cukai

Kementerian Keuangan merevisi ketentuan batas maksimum barang kena cukai (BKC) kiriman yang dapat dibebaskan dari cukai. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.199/PMK.010/2019.

Baca Juga: Wah, ASN di Kepri 100% Sudah Lapor SPT

Melalui beleid ini, BKC kiriman yang kini dapat diberikan pembebasan untuk setiap penerima dan per pengiriman adalah batang sigaret (40), batang cerutu (5), dan tembakau iris (40 gram). Selain itu, pembebasan untuk hasil tembakau lainnya tergantung pada bentuknya.

Pembatasan BKC hasil tembakau lainnya berbentuk batang maksimal 20 batang, berupa kapsul maksimal 5 kapsul, dalam bentuk cair maksimal 40 mililiter, berupa cartridge maksimal 4 buah, dan bentuk lainnya maksimal 50 gram atau 50 mililiter. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mau Lapor SPT Pakai E-Filing atau E-Form? Cek Bedanya di Sini
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, SPT, kepatuhan pajak, SPT tahunan, e-Filing
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 22 Juni 2016 | 10:18 WIB
SPANYOL
Rabu, 22 Juni 2016 | 13:24 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:54 WIB
REALISASI INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:43 WIB
SPECTAXCULAR 2020