Waduh.. Target Defisit APBN Tertinggi dalam 16 Tahun

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menargetkan defisit APBNP 2017 sebesar 2,92% terhadap produk domestik bruto, rekor target defisit tertinggi sejak 16 tahun silam pada APBNP 2001. Rekor target defisit dalam 16 tahun ini sebelumnya dipegang APBNP 2009, APBNP 2014 dan APBN 2017 yaitu 2,4%.

Namun, dari segi realisasi, rekornya sejauh ini masih dipegang defisit APBNP 2015 yang mencapai 2,8% dari target yang saat itu ditetapkan hanya 1,8%. Realisasi defisit 2,8% ini juga rekor yang tertinggi sejak defisit APBN 2001, yang realisasinya saat itu 2,8% dari target 3,7%.

Mengomentari tingginya target defisit dalam RAPBNP 2017 ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah telah menyiapkan rencana untuk memangkas belanja hingga Rp16 triliun, sehingga realisasi defisitnya nanti dapat mencapai 2,7%, atau persisnya 2,67%.

“Kami akan melakukan efisiensi belanja barang yang kurang produktif. Tapi, efisiensi itu harus tidak mengganggu sasaran strategis terhadap pembangunan nasional,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (6/7).

Dalam catatan DDTCNews, berbagai literatur menyebutkan tingginya defisit akan menambah tekanan nilai tukar, inflasi dan seterusnya, yang sekaligus membuat situasi makro ekonomi menjadi lebih rentan.

Adapun, Darmin menjelaskan, sasaran belanja yang dihemat adalah belanja barang yang meliputi anggaran rapat, anggaran perjalanan dinas, hingga anggaran iklan kementerian dan lembaga. Selain itu ada pula penghematan alamiah terutama pada dana transfer daerah senilai Rp29 triliun.

Dia menambahkan pemerintah optimis melalui penghematan dan penyerapan anggaran, maka outlook belanja negara hanya akan berkisar Rp2.080 triliun. Namun, total belanja negara dalam RAPBN-P tahun 2017 justru diusulkan naik Rp31 triliun menjadi Rp2.111 triliun.

“Kami pun mengajukan usulan penerimaan negara menjadi Rp1.714,1 triliun dalam RAPBN-P tahun 2017 atau turun sebesar Rp36,2 triliun dari sebelumnya dalam APBN tahun 2017 sekitar Rp1.750,3 triliun," tuturnya.

Hal itu diajukannya karena pemerintah merasa tidak mampu mencapai target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp1.498,9 triliun. Meski target tumbuh 16% dibanding tahun lalu, penerimaan perpajakan pun dirasa hanya mampu tumbuh 12,9% saja.

"Harusnya kan kalau ekonomi membaik, maka penerimaan ikut membaik. Tapi kenyataannya tidak sebagus itu. Karena itu kami lakukan efisiensi terhadap belanja barang, biaya rapat, perjalanan dinas, kemudian dialokasikan untuk belanja yang lebih mendesak," pungkasnya. (Gfa/Amu)