Trusted Indonesian Tax News Portal
|

Usulan Revisi Perlakuan Pajak CFC Ditolak

3
3

Ilustrasi. 

SAN JUAN, DDTCNews – Gubernur Puerto Rico telah menolak proposal dari Presiden Senat yang memasukkan kenaikan pajak atas penghasilan dari perusahaan asing yang dikendalikan (controlled foreign corporations) dalam paket reformasi pajak.

Gubernur Ricardo Rosselló Nevares mengatakan proposal Presiden Senat Puerto Rico Thomas Rivera Schatz untuk merevisi perlakuan pajak CFC harus dikeluarkan dari Undang-Undang (UU) Reformasi Pajak, yang pertama kali diusulkan pada April.

“Ini tidak termasuk dalam reformasi pajak,” katanya, melansir Tax Notes Internasional, Jumat (19/10/2018)

Baca Juga: Mendongkrak Peringkat EoDB Lewat Reformasi Pajak

Reformasi pajak ini, sambungnya, memiliki serangkaian pilar utama, beberapa diantaranya adalah mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) pada makanan siap saji hingga 7% dan mengurangi tarif pajak bagi individu dan perusahaan.

Sementara, Presiden Senat Puerto Rico Thomas Rivera Schatz mengatakan UU Reformasi Pajak yang tertunda harus mempertimbangkan seluruh alternatif yang berpotensi menghasilkan penerimaan lebih banyak.

“Penerimaan pajak lebih banyak bisa dimanfaatkan untuk pulau yang terlilit utang. Kami juga mempertimbangkan tarif pajak lebih tinggi terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Puerto Rico, bahkan hingga mengubah skema pemungutan cukai,” jelasnya.

Baca Juga: Berkat Reformasi Pajak Trump, Penjualan Rolls-Royce Terdongkrak

Berdasarkan perjanjian pajak dengan pemerintah di kepulauan, hampir semua pendapatan yang diperoleh anak perusahaan Puerto Rico di dalam negeri telah dibebaskan dari pemungutan PPh. Namun, untuk menghasilkan pendapatan, Puerto Rico menerapkan cukai 4% atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dari afiliasi lokal.

Seluruh strategi itu dilakukan karena adanya tekanan yang meningkat untuk meningkatkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam negeri untuk membantu membayar beban utang sektor publik Puerto Rico sebesar US$74 miliar, serta untuk menambah pendapatan pemerintah yang habis selama resesi satu dekade. (kaw)

Baca Juga: Strategi Jitu Mengamankan Penerimaan Pajak di Tahun Politik

“Ini tidak termasuk dalam reformasi pajak,” katanya, melansir Tax Notes Internasional, Jumat (19/10/2018)

Baca Juga: Mendongkrak Peringkat EoDB Lewat Reformasi Pajak

Reformasi pajak ini, sambungnya, memiliki serangkaian pilar utama, beberapa diantaranya adalah mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) pada makanan siap saji hingga 7% dan mengurangi tarif pajak bagi individu dan perusahaan.

Sementara, Presiden Senat Puerto Rico Thomas Rivera Schatz mengatakan UU Reformasi Pajak yang tertunda harus mempertimbangkan seluruh alternatif yang berpotensi menghasilkan penerimaan lebih banyak.

“Penerimaan pajak lebih banyak bisa dimanfaatkan untuk pulau yang terlilit utang. Kami juga mempertimbangkan tarif pajak lebih tinggi terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Puerto Rico, bahkan hingga mengubah skema pemungutan cukai,” jelasnya.

Baca Juga: Berkat Reformasi Pajak Trump, Penjualan Rolls-Royce Terdongkrak

Berdasarkan perjanjian pajak dengan pemerintah di kepulauan, hampir semua pendapatan yang diperoleh anak perusahaan Puerto Rico di dalam negeri telah dibebaskan dari pemungutan PPh. Namun, untuk menghasilkan pendapatan, Puerto Rico menerapkan cukai 4% atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dari afiliasi lokal.

Seluruh strategi itu dilakukan karena adanya tekanan yang meningkat untuk meningkatkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam negeri untuk membantu membayar beban utang sektor publik Puerto Rico sebesar US$74 miliar, serta untuk menambah pendapatan pemerintah yang habis selama resesi satu dekade. (kaw)

Baca Juga: Strategi Jitu Mengamankan Penerimaan Pajak di Tahun Politik
Topik : Puerto Rico, CFC, reformasi pajak
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
berita pilihan
Jum'at, 18 Januari 2019 | 15:03 WIB
INGGRIS
Kamis, 17 Januari 2019 | 17:30 WIB
BULGARIA
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:06 WIB
AFRIKA SELATAN
Kamis, 17 Januari 2019 | 11:45 WIB
JEPANG
Kamis, 17 Januari 2019 | 09:42 WIB
CHINA
Rabu, 16 Januari 2019 | 11:05 WIB
GOVERNMENT SHUTDOWN AS
Selasa, 15 Januari 2019 | 18:22 WIB
FINLANDIA
Senin, 14 Januari 2019 | 17:19 WIB
PAKISTAN
Senin, 14 Januari 2019 | 16:49 WIB
HUNGARIA
Senin, 14 Januari 2019 | 15:30 WIB
MALAYSIA