Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Usulan Revisi Perlakuan Pajak CFC Ditolak

3

Ilustrasi. 

SAN JUAN, DDTCNews – Gubernur Puerto Rico telah menolak proposal dari Presiden Senat yang memasukkan kenaikan pajak atas penghasilan dari perusahaan asing yang dikendalikan (controlled foreign corporations) dalam paket reformasi pajak.

Gubernur Ricardo Rosselló Nevares mengatakan proposal Presiden Senat Puerto Rico Thomas Rivera Schatz untuk merevisi perlakuan pajak CFC harus dikeluarkan dari Undang-Undang (UU) Reformasi Pajak, yang pertama kali diusulkan pada April.

“Ini tidak termasuk dalam reformasi pajak,” katanya, melansir Tax Notes Internasional, Jumat (19/10/2018)

Baca Juga: Pilpres Brasil Digelar, Reformasi Pajak Jadi Agenda Utama

Reformasi pajak ini, sambungnya, memiliki serangkaian pilar utama, beberapa diantaranya adalah mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) pada makanan siap saji hingga 7% dan mengurangi tarif pajak bagi individu dan perusahaan.

Sementara, Presiden Senat Puerto Rico Thomas Rivera Schatz mengatakan UU Reformasi Pajak yang tertunda harus mempertimbangkan seluruh alternatif yang berpotensi menghasilkan penerimaan lebih banyak.

“Penerimaan pajak lebih banyak bisa dimanfaatkan untuk pulau yang terlilit utang. Kami juga mempertimbangkan tarif pajak lebih tinggi terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Puerto Rico, bahkan hingga mengubah skema pemungutan cukai,” jelasnya.

Baca Juga: Cegah Penggerusan Basis Pajak, Irlandia Siapkan Instrumen Ini

Berdasarkan perjanjian pajak dengan pemerintah di kepulauan, hampir semua pendapatan yang diperoleh anak perusahaan Puerto Rico di dalam negeri telah dibebaskan dari pemungutan PPh. Namun, untuk menghasilkan pendapatan, Puerto Rico menerapkan cukai 4% atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dari afiliasi lokal.

Seluruh strategi itu dilakukan karena adanya tekanan yang meningkat untuk meningkatkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam negeri untuk membantu membayar beban utang sektor publik Puerto Rico sebesar US$74 miliar, serta untuk menambah pendapatan pemerintah yang habis selama resesi satu dekade. (kaw)

Baca Juga: Soal Rekomendasi Reformasi Pajak IMF-OECD, Ini Komentar BKF

“Ini tidak termasuk dalam reformasi pajak,” katanya, melansir Tax Notes Internasional, Jumat (19/10/2018)

Baca Juga: Pilpres Brasil Digelar, Reformasi Pajak Jadi Agenda Utama

Reformasi pajak ini, sambungnya, memiliki serangkaian pilar utama, beberapa diantaranya adalah mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) pada makanan siap saji hingga 7% dan mengurangi tarif pajak bagi individu dan perusahaan.

Sementara, Presiden Senat Puerto Rico Thomas Rivera Schatz mengatakan UU Reformasi Pajak yang tertunda harus mempertimbangkan seluruh alternatif yang berpotensi menghasilkan penerimaan lebih banyak.

“Penerimaan pajak lebih banyak bisa dimanfaatkan untuk pulau yang terlilit utang. Kami juga mempertimbangkan tarif pajak lebih tinggi terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Puerto Rico, bahkan hingga mengubah skema pemungutan cukai,” jelasnya.

Baca Juga: Cegah Penggerusan Basis Pajak, Irlandia Siapkan Instrumen Ini

Berdasarkan perjanjian pajak dengan pemerintah di kepulauan, hampir semua pendapatan yang diperoleh anak perusahaan Puerto Rico di dalam negeri telah dibebaskan dari pemungutan PPh. Namun, untuk menghasilkan pendapatan, Puerto Rico menerapkan cukai 4% atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dari afiliasi lokal.

Seluruh strategi itu dilakukan karena adanya tekanan yang meningkat untuk meningkatkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam negeri untuk membantu membayar beban utang sektor publik Puerto Rico sebesar US$74 miliar, serta untuk menambah pendapatan pemerintah yang habis selama resesi satu dekade. (kaw)

Baca Juga: Soal Rekomendasi Reformasi Pajak IMF-OECD, Ini Komentar BKF
Topik : Puerto Rico, CFC, reformasi pajak
artikel terkait
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
Senin, 19 November 2018 | 18:33 WIB
AUSTRALIA
Senin, 19 November 2018 | 18:14 WIB
TIONGKOK
berita pilihan
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG
Senin, 03 September 2018 | 15:12 WIB
INDIA
Senin, 11 Juni 2018 | 15:50 WIB
VIETNAM
Jum'at, 21 September 2018 | 16:45 WIB
VIETNAM
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 16:49 WIB
VIETNAM
3